Kamis, 24 Oktober 19

Pemda Kurang Ngeuh Sosialisasi Bencana

Pemda Kurang Ngeuh Sosialisasi Bencana

Bandung, Obsessionnews – Seluruh Pemda di Indonesia dinilai kurang ngeuh (tidak diprioritaskan)terhadap sosialisasi bencana. Demikian menurut  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonegoro, Senin (11/5/2015).

Menurutnya, tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi bahaya bencana ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan UU No. 24/2007. Yang berbunyi Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Sosialisasi penanggulangan bencana harus dilakukan mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat Gubernur dan Pemerintah pusat.

“Meskipun hanya dengan denah, antipisipasi bencana,” sangat diperlukan. Ia menjelaskan sebagian besar pemda di indonesia belum melakukan sosialisasi tersebut . “Memang sudah ada contoh yang bagus di Jawa Tengah daerah Karanganyar atau juga di  Yogyakarta daerah Kulon Progo, untuk di Jabar seperti di daerah Bogor,” tandasnya.

Bandung-Purba

 

Ada penduduk yang saat ini bermukim di kawasan rawan longsor, yakni sebanyak 41 juta jiwa dan 8,8 juta jiwa diantaranya berada di Jabar. Alarm bencana sederhana yang terbuat dari tali dan diberi bandul sebenarnya bisa dibuat, sehingga apabila ada pergeseran pohon akibat pergerakan tanah, maka benang itu akan bergerak lalu menggerakan bandul dan berbunyi, maka masyarakat pun dapat langsung mengetahuinya, selain itu ada alat yang cukup modern ekstenso meter yang kemudian berbunyi saat terjadi longsor.

“Itu tali rapia, benang, metodenya sangat banyak di internet bis langsung dibuat, namun karena kurangnya keinginan untuk itu maka banyak terjadi korban akibat longsor tersebut”, paparnya.

Impelementasi pun harus dilakukan dengan dunia usaha seperti PTPN, Star Energy yang kemarin terjadi di Pangalengan. Untuk melatih peringatan dini longsor jangan hanya  dibebankan pada masyarakat, karena kondisi masyarakat saat ini sangat berat, mereka pemetik teh, jadi kewajiban pemda dan swasta untuk itu.

Longsor Pangalengan dan Ciwidey Bandung Selatan beberapa waktu lalu bisa mencapai urugan 1 km dari atas sampai ke bawah dengan lebar mencapai 300 meter ditambah pengaruh lain ada nya mata air. Hal lain yang harus segera dilakukan adalah evakuasi dan relokasi, sehingga jika ada ancaman tinggi akibat longsor harus segera di evakuasi.

longsor pangalengan

Kondisi di Pangalengan sendiri ujar Sutopo tidak terjadi  hujan tapi longsor, retakan tanah harus diwaspadai akibat hujan sebelumnya. Seiring dengan itu seringnya terjadi gempa berpengaruh terhadap longsor baik retakan  atau langsung longsor, seperti bukit yang runtuh di Sukabumi dan Maluku, harus ada sinergi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha.  Ancaman paling tinggi atas bencana longsor ini menurut Sutopo berada di jabar.

Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) T. Bachtiar, kondisi Kawasan Bandung Utara (KBU) sangat memprihatinkan karena lerengnya sama dengan pangalengan, namun tetap saja digunakan untuk lahan pemukiman tanpa memperhatikan keselamat jiwa manusia.

Pengaruh tekanan dari bawah dan atas tanah sangat berpengaruh terhadap longsor yang terjadi, sehingga resapan air dari bawah tanah akan masuk kedalam tanah dan membuat tanah menjadi jenuh ditambah tekanan dari atas berupa material bangunan berpengaruh terjadi laongsor. ” Harus ada gotong royong menutupi air jangan masuk ke tanah”, paparnya.

Patahan lembang juga berpengaruh terjadinya retakan,  sebetulnya kalau tanah  sudah bergerak sama saja tidak ada ciri khusus, sehingga tiang listrik miring pohon pinus miring seperti yang terjadi di  Pangalengan Kabupaten Bandung, akibat gerakan tanah ke bawah, blok tanah miring ke bawah sebagai tanda terjadi gerakan tanah, lahan jadi jenuh dan pelan-pelan terjadi pergerakan tanah,  sehingga jadi indikator akan terjadi longsor. “Regulasinya sudah tidak ditaati, baik oleh pengusaha maupun oleh pemerintah pemberi ijin”.

bandung utara

 

Ketinggian tertentu tidak boleh dibangun, sisanya boleh ditinggali dengan catatan khusus. Di patahan lembang saat ini banyak bangunan mewah yang melanggar aturan, seharusnya tidak boleh dibangun di kawasan tersebut. Selain itu penggundulan hutan Gunung Burangrang.

“Kalau di jaman kolonial belanda dulu masih ketat perijinan tentang penanaman di hutan,” ujarnya di jaman belanda daerah paling atas tidak boleh ditanami, kemudian yang agak datar ditanami pohon teh dan kina baru paling bawah ditanami sayur-sayuran.

Menurutnya, saat ini harus dihentikan alih fungsi hutan dari alami menjadi produktif meskipun banyak perusahaan yang membutuhkan kentang, wortel dan sayuran.  (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.