Jakarta, Obsessionnews – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai pemadaman listrik di pulau Nias sejak 1 April 2016 lalu sangat merugikan warga lokal. Masyarakat yang menggantungkan hidup terhadap listrik diduga mengalami kerugian besar, sehingga dampak sosial ekonomi sangat dirasakan signifikan bagi warga lokal Nias.
“Para siswa SMU/SLTA yang ikut ujian tak belajar maksimal karena hanya tergantung lampu tembok-minyak, ikan para nelayan banyak yang busuk karena ketiadaan baru es, industri rumah tangga pun tak jalan, dan sebagainya,” ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Rabu (13/4/2016).
Berdasarkan informasi laporan warga Nias yang diterima Ombudsman bahwa pemadaman listrik terjadi akibat PNL tidak membayar kontra yang sudah jatuh tempo, sehingga kontraktor (American Power Rental/APR) terpaksa memutuskan. “Info ini memastikan bahwa pihak PLN yang bersalah, sehingga rakyat jadi korban. Boleh jadi seperti itu. Tapi info lain yang kami peroleh, ternyata pihak APR memutuskan sepihak dan keliru prosedurnya atau tak sesuai kontrak. Namun sebenarnya akar masalahnya adalah ketergantungan mutlak PLS terhadap perusahaan kontraktor penyedia mesin listrik, apalagi dari kalangan pengusaha asing,” duganya.
Sementara, dikabarkan sebelumnya pernah ada surat edaran dari Menteri ESDM (Jero Wacik) yang melarang PLN untuk membeli mesin listrik sendiri, alias harus sewa pada pihak swasta. Terhitung 2014 lalu pembelian mesin listrik mencapai Rp 9,8 triliun dalam setahun. Namun menurut Laode hal itu merupakan pemborosan uang negara yang dihabiskan untuk bayar sewa mesin listrik pada pengusaha selama ini.
“Jika ketergantungan pada suplai listrik dari pihak swasta, dan kasusnya seperti di Nias dan merata di seluruh daerah, maka bukan mustahil lebih dari separuh wilayah Indonesia akan gelap. Ini yg harus diantisipasi, jangan sampai terjadi Nias-Nias lain di nusantara ini,” seru Laode yang juga mantan Wakil Ketua DPD RI. (Asma)
