Minggu, 29 Januari 23

Pembangunan Masela Harus Dilandasi Kajian Akademik

Pembangunan Masela Harus Dilandasi Kajian Akademik
* Ketua Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri.

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, menyesalkan perdebatan Menteri ESDN Sudirman Said (SS) dengan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela seputar pengelolaan di darat (on shore) atau di laut (of shore) yang tidak dilandasi kajian akademik.

“Mestinya ada studi kelayakan, sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang paling rasional,” ungkapnya di diskusi “Kisruh Blok Masela-Cost Recovery: Ke Mana Arah Perubahan Undang-Undang Migas, di Jakarta, Kamis, (17/3/2016).

Zulhendri menilai perdebatan seolah-olah ada skenario besar untuk sekadar menggeser perdebatan sisi teknis bagaimana pengelolaan Blok Masela dilakukan dengan kilang terapung atau kilang darat.

“Itu penting juga menjadi pertimbangan namun yang mendasar adalah bagaimana negara melalui perusahaan negara. Pertamina, memiliki kontrol atas kekayaan gas terbesar yang ada di Maluku itu,” ujarnya.

Urai Zulhendri --
diskusi “Kisruh Blok Masela-Cost Recovery: Ke Mana Arah Perubahan Undang-Undang Migas, di Jakarta, Kamis, (17/3/2016).

Zulhendri menilai pembangunan di laut merupakan rencana perusahaan INPEX yang dipandang akan sangat menguntungkan mereka. Sebab nilai investasi dianggap sangat mahal sedangkan multiplier effects dari proyek akan sangat minim. “Mereka tahu, karena cadangan Blok Masela sudah jelas terbukti maka seluruh biaya investasi nantinya akan diganti melalui cost recovery,” tuturnya.

Ia pun mengatakan, selama ini cost recovery tidak pernah transparans terhadap publik. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, cost recovery migas terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada saat yang sama jumlah produksi minyak nasional terus mengalami penurunan.

Cost recovery itu selalu diindikasikan sebagai strategi perusahaan minyak  dalam membajak kekayaan negara,” sebutnya.

Diketahui sejak 2015 beban cost recovery harus ditanggung oleh pemerintah mencapai USD 13,5 miliar. Sementara perencanaan pemerintah terhadap produksi migas sebesar 830 ribu barel/hari, sementara 2015 tingkat harga minyak rata-rata US$ 40/barel dengan nilai Rp 14,9 miliar dolar.

“Kalau kita lihat itu, maka 90,6% hasil minyak nasional adalah cost recovery yang ditanggung pemerintah dan sisanya menjadi pendapatan bagi hasil pemerintah. Dan jelas ini tidak masuk akal sehat,” pungkasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.