Minggu, 26 September 21

Pembangunan Daerah Terhambat Kualitas Kepemimpinan Daerah

Pembangunan Daerah Terhambat Kualitas Kepemimpinan Daerah

Lombok, Obsessionnews – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhamad, emnilai pembangunan di daerah memiliki dua hambatan utama yaitu masalah kualitas kepemimpinan daerah dan politik anggaran.

“Dari masalah kepimimpinan daerah itu bisa teratasi dengan UU Pilkada yang memperketat persyaratan calon kepala daerah. Sedangkan politik anggaran ini menjadi kendala karena daerah punya kemauan tapi semua terbatas dari anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” tegas Farouk dalam diskusi bertema “Peran DPD RI dalam mendorong pembangunan daerah” yang digelar di Lombok, NTT, Jumat (12/6).

Menurut Farouk, dari masalah kepimimpinan daerah itu bisa teratasi dengan UU Pilkada yang memperketat persyaratan calon kepala daerah, sedangkan politik anggaran ini menjadi kendala karena daerah punya kemauan tapi semua terbatas dari anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Hal lain yang masih menjadi permasalahan, lanjutnya, adalah sistem presidensial Indonesia yang sudah tidak murni karena seharusnya hanya eksekutif tapi juga melakukan fungsi legislasi. ”Pemerintah ikut membuat undang-undang sedangkan DPD RI hanya ikut membahasnya,” tandas Wakil Ketua DPD RI.

Ia menambahkan, sistem presidensial saat ini prakteknya parlementer, karena kabinet berasal dari beberapa partai politik. Selain itu, Farouk juga menyoroti tentang kewenangan DPD RI yang masih harus diperjuangkan.

“Apa yang diperjuangkan DPD RI itu 80 persen sampai 90 persen-nya adalah kepentingan daerah, namun kewenangan DPD terbatas, tidak seperti di DPR RI,” kata Farouk saat memaparkan hal apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan peran DPD dalam pembangunan daerah.

Hadir Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite III Fahira Idris, Wakil Ketua Komite IV ‎Ajiep Padindang, Ketua BPKK Bambang Sadono, Ketua BAP Abdul Gafar Usman, Ketua PURT Habib Ali Alwi, Anggota dari NTB Baiq Diah Ratu Ganefi dan Robiatul Adawiyah, dan Anggota PURT Novi Candra. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.