Kamis, 18 Juli 19

Pemaksaan Lewat Jalan Tol Pakai E-Money, Ditolak!

Pemaksaan Lewat Jalan Tol Pakai E-Money, Ditolak!

Jakarta, Obsessionnews.com – Kalangan masyarakat menolak pembayaran jalan tol dipaksa harus non tunai dengan kartu e-money (uang elektronik) per 31 Oktober 2017. Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Joseph Umarhadi dari Fraksi PDI-P juga menyatakan pihaknya keberatan jika semua kendaraan yang melewati jalan tol wajib/harus memakai e-money.

“Tidak boleh dipaksakan semuanya harus pakai kartu e-money. Ini berarti untuk orang kaya saja yang bisa menabung uang di kartu e-money. Dan repot juga jika suatu saat kita lupa tidak membawa kartu e-money. Masih banyak jalan tol yang tidak sesuai kriteria, banyak lubang, rusak dan lain-lain,” tegas Joseph Umarhadi, Minggu (1/10/2017).

Ia pun menyontohkan bahwa di luar negeri tidak semua pengguna jalan tol harus memakai e-money, melainkan ada juga yang membayar tunai. “Jadi, harusnya ada yang pembayaran tunai seperti di luar negeri disamping ada e-money,” tandasnya.

Joseph bahkan mempertanyakan latar belakang pemaksaan bayar jalan tol dengan e-money. “Kalau dipaksakan semuanya harus pakai e-money itu maksudnya apa? Apa jutaan kartu e-money sehingga uang mengendap di bank dan berbunga,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Joseph, Komisi V DPR RI akan memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memberi penjelasan soal e-money tersebut untuk ditinjau kembali. “BPJT akan kami panggil. Komisi V DPR minta hal ini ditinjau kembali. BPJT harus sampaikan kepada DPR dulu, sekarang ini BPJT tidak pernah laporan ke DPR,” paparnya.

Ia mengeritik pula bahwa pengawasan BPJT masih teledor. “BPJT pengawasannya teledor dan tidak pernah lapor DPR. Kita tidak tahu kenapa dipaksakan pakai e-money, apalagi banyak yang protes. Apalagi, banyak jalan tol yang tidak layak untuk dilewati, terutama JORR arah Joglo – Pondok Indah banyak lubang dan jalannya rusak,” bebernya pula.

Joseph menegaskan, kelaikan jalan tol dan sebagainya harus dilaporkan BPJT dulu ke DPR. “Laporan ini juga tidak pernah disampaikan ke DPR. Penggunaan e-money ini tidak boleh dipaksakan. Tidak semua orang punya kartu e-money. Jangan cuma alasan agar jalan lancar, harus pertimbangkan faktor lainnya. E-money hanya alternative,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, dengan penerapan kartu e-money akan membuat tenaga kerja berkurang, yaitu petugas penjaga pintu jalan tol akan banyak yang di-PHK. “Yang ingin ke jalan tol dipaksa harus beli kartu e-money Rp50 ribu, keenakan bank kalau pengguna kartu ada 10 juta saja dikalikan Rp50 ribu sudah berapa?” tanyanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mulai tanggal 31 Oktober 2017 akan mulai memberlakukan pembayaran jalan tol menggunakan kartu e-money (uang elektronik) alias pembayaran non tunai. Untuk membayar tol harus sediakan kartu e-money yang sudah terisi saldo. Uang di e-money bisa digunakan untuk beragam pembayaran di merchant/toko yang menerima pembayaran dengan e-money.

“Tanggal 31 Oktober itu adalah waktu migrasi secara keseluruhan menjadi non tunai. Untuk jadi perhatian kepada pengguna tol, di tanggal 31 Oktober nanti semua gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Artinya kalau mau bayar harus beli kartu. Tidak ada lagi menyiapkan uang kembalian,” kata Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna saat konferensi pers di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Jumat (9/9).

Alasannya, penggunaan uang elektronik, diklaim dapat membantu mempersingkat waktu transaksi pengguna jalan tol karena lebih mudah dan praktis. Pasalnya, selama ini pembayaran secara tunai memperlama kendaraan berhenti di gerbang tol, akibatnya terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan di gerbang tol.

Sebelumnya, Ketua Umum IMFEA Ahmad Subagyo mengingatkan, ketika masyarakat beralih ke e-money maka fungsi kontrol terhadap perputaran uang akan sulit dikendalikan, sedangkan fiat money berupa uang recehan logam dan lembaran kertas saja banyak dipalsukan.

“Mestinya topup e-toll, dan e-money lainnya tidak perlu berbayar seandainya IT nya milik Negara, sedangkan mereka (Perbankan) hanya user saja, karena mereka sudah mendapatkan manfaat dari idle money (pengendapan) dana para pemiliknya,” tuturnya. (Red)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.