Rabu, 3 Juni 20

Pemahaman UMKM Terhadap Merek Belum Memadai, Perlu Peran DJKI

Pemahaman UMKM Terhadap Merek Belum Memadai, Perlu Peran DJKI
* Ilustrasi diskusi. (Foto: dok panitia)

Jakarta, Obsessionnews.com — Setiap pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya tidak boleh mengenyampingkan soal pentingnya perlindungan terhadap merek. Idealnya, pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM segera dilakukan ketika akan memulai sebuah usaha.

Dengan menggenggam sertifikat merek dari DJKI, diharapkan bisa terhindar dari klaim sepihak yang ingin mendompleng merek serupa. Namun diakui bahwa pemahaman UMKM terhadap merek belumlah memadai sehingga perlu kerja sama antara DJKI dengan otoritas di bidang UMKM.

“Merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen,” kata akademisi dari Universitas Jayabaya, Marni Emmy Mustafa dalam diskusi daring Penguatan Produk UMKM Melalui Skema “Branding & Quality Assurance” Agar Dapat Berdaya Saing Secara Domestik dan Internasional yang dimoderatori oleh penggiat dan pemerhati KUMKM, Dewi Tenty Septi Artiany, Jumat (8/5/2020).

Di Indonesia, tingkat pendaftaran merek boleh dibilang rendah. Data dari DJKI menunjukkan, untuk permohonan merek baru pada 2019 mencapai 44.551 permohonan, mencakup jenis dagang 33.358 permohonan dan jasa 11.193 permohonan. Permohonan merek yang telah terdaftar pada 2019 meliputi 8.667 merek dagang dan 2.317 merek jasa.

Adapun pada 2018, permohonan merek mencapai 69.355 permohonan terdiri dari dagang 52.351 dan jasa 17.004 permohonan. Permohonan untuk merek lebih tinggi pada 2017, yang mencapai 70.135 permo­honan, tersebar di dagang 53.105 permohonan dan jasa 17.030 permohonan.

“Mengoptimalkan penggunaan merek untuk meningkatkan minat beli dan harga jual. Produk dengan merek yang direncanakan dengan baik, didesain secara menarik dan dikomunikasikan secara tepat akan lebih mudah masuk di pasar mancanegara dan bersaing dengan produk-produk negara lain,” papar Marni.

Saat ini untuk mendaftarkan merek sudah bisa secara online. Salah satu tujuan DJKI adalah memudahkan para pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan mereknya di mana saja dan kapan saja, tidak harus datang ke kantor DJKI. Pendaftaran melalui aplikasi online itu diharapkan dapat memantik semangat pelaku UMKM untuk melindungi merek dagangnya.

Pendiri AZP Legal Consultant Ary Zulfikar menjelaskan tentang syarat permohonan pendaftaran merek kolektif yang dapat menjadi pilihan bagi UMKM untuk mendaftarkan hak mereknya. Biayanya pun terbilang relatif murah, yakni untuk umum dikenakan Rp1,8 juta, dan UMKM Rp500 ribu.

“Masa perlindungan merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang,” ulasnya.

Persyaratan permohonan merek kolektif di antaranya menyiapkan data pemohon, softcopy etiket merek, rincian barang/jasa, surat kuasa, scan tandatangan pemohon atau surat pernyataan kepemilikan merek, menyatakan dengan jelas bahwa permohonan merek yang diajukan akan digunakan sebagai merek kolektif, serta salinan ketentuan penggunaan merek sebagai merek kolektif.

“Paling sedikit memuat pengaturan mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan, pengawasan atas penggunaan merek kolektif dan sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif,” jelas Ary Zulfikar.

Pembicara lain, Madrim Kusumah Andhini selaku Direktur Global Network and Strategic Partnership menjelaskan bahwa merek sebagai suatu sarana untuk meningkatkan daya jual produk; dan merek bisa dikenal luas apabila memenuhi proses produksi, quality control dan continuity.

Menurut dia ketiga faktor tersebut dapat menjadikan produk UMKM diterima di negara lain. Contohnya Marocco dan Australia. Di mana permintaan kopi Indonesia di Marocco sangatlah tinggi dan Australia masih terbuka terhadap produk Indonesia khususnya furniture, makanan olahan, pakaian dan garmen.

“Hendaknya peluang ini kita tangkap bersama seperti dengan mempergunakan merek kolektif (misalnya UMKM Alumni Unpad) sehingga selain dapat menjadi pioneer juga dapat menghindari persaingan tidak sehat di antara para pelaku UMKM (Alumni) pada khususnya,” ujar Ary Zulfikar. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.