Sabtu, 25 September 21

Pelindo Kecam Aksi Lapor APBMI

Pelindo Kecam Aksi Lapor APBMI

Semarang, Obsessionnews Pelaporan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jawa Tengah pada Jum’at (27/11/2015), ke Polda Jateng yang menuntut polisi segera memasang police line di dermaga menuai reaksi keras dari pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. BUMN kepelabuhanan merasa dikriminalisasi oleh asosiasi tersebut.

Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto mengaku tindakan APBMI dapat menjadi preseden buruk karena berdampak pada terhambatnya peran Pelabuhan Tanjung Emas sebagai gerbang keluar masuknya barang bila tuntutan dipenuhi.

“Laporan APBMI Jateng sah-sah saja karena semua warga negara memiliki hak yang sama untuk itu,” ujar dia dalam rilis yang diterima obsessionnews.com, Senin (30/11/2015).

Namun, Edi menegaskan, BUMN Kepelabuhanan merupakan kepanjangan tangan kepentingan Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan ekonomi melalui usaha kepelabuhanan.

“BUMN Pelindo tidak melakukan monopoli usaha bongkar muat di Pelabuhan. Pelindo III masih memberikan kesempatan bekerja kepada anggota APBMI Jawa Tengah untuk tetap bekerja di Terminal Umum Pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola oleh Pelindo III,” tuturnya dengan tegas.

BUMN Pelindo III Tanjung Emas telah menjalankan amanat Pemerintah dengan membangun fasilitas kepelabuhanan dan melengkapi peralatan bongkar muat yang nilainya ratusan miliar sehingga pergerakan perdagangan dan ekonomi Jawa Tengah  semakin baik.

Dalam UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran, tidak menyebut adanya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dimana semestinya eksistensi PBM sudah hilang. Kegiatan usaha PBM sudah menjadi bagian aktivitas bisnis Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Pada tahun 2010, lanjutnya, DPP APBMI mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Pasal 90 Ayat 3.g Undang Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada Desember 2011, Putusan MK terhadap Perkara Nomor 74/PUU-VIII/2010 menolak semua permohonan APBMI pada Desember 2011. Artinya, penyediaan jasa bongkar muat oleh Pelindo tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Edi menjelaskan, kontribusi segmen bongkar muat diperkirakan mencapai 85% dari pendapatan pelabuhan. Jika kegiatan bongkar muat dilakukan perusahaan bongkar muat maka Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tidak dapat mengembalikan investasi.

Ketidakpastian bisnis BUP ini yang menbuat tidak adanya perusahaan swasta berinvestasi di bidang kepelabuhanan sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

“Padahal selama ini APBMI Jateng telah bekerja di atas fasilitas Pelindo III Tanjung Emas. Bahkan tanpa melakukan investasi apapun selama ini dan perusahaan bongkar muat tersebut telah mengambil 85% pendapatan pelabuhan,” keluhnya.

Kritik juga dilontarkan Direktur The National Maritime Institute (Namarin, Siswanto Rusdi. Dia menilai, citra pelabuhan nasional rusak fi mata komunitas maritim global atas kriminalisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait.

“Pelindo III dikriminalisasi oleh perusahaan bongkar-muat (PBM) yang merasa usahanya terganggu di sana,” kata dia.

Menurutnya, upaya mengganggu bisnis BUMN kepelabuhanan berangkat dari kekurangpahaman para pihak terkait atas peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi BUMN pelabuhan.

“Mereka beranggapan dengan diberlakukannya UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, semua pihak berada dalam posisi yang sejajar. Itu anggapan yang kurang tepat. UU tersebut, khususnya Pasal 344, memberi perlakuan khusus kepada BUMN kepelabuhan. Namanya saja BUMN, wajar mereka dapat keistimewaan,” ujar Rusdi seraya melanjutkan.

Untuk itu dia berharap, para pihak dapat menerima keistimewaan yang BUMN dan menghentikan segala upaya menganggu bisnis mereka. “Jika bisnis BUMN kepelabuhanan terganggu, pihak terkait itu akan terganggu pula bisnisnya. Karena pihak terkait itu adalah sub-sistem dari BUMN kepelabuhanan,” pungkasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.