Senin, 20 September 21

Pelaporan Pidana SN Lebih Baik Tunggu Hasil MKD

Pelaporan Pidana SN Lebih Baik Tunggu Hasil MKD
* Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika.

Jakarta, Obsessionnews – Publik banyak yang mendesak agar Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) dilaporkan ke polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dia diduga berani menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada PT Freeport dengan tujuan meminta saham untuk kepentingan pribadinya. Namun, Presiden Jokowi sudah mengatakan tidak akan melaporkan Setya ke penegak hukum.

‎Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, me‎nilai, untuk saat ini melaporkan Setya memang belum tepat. Sebab, kasus ini sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Menteri ESDM Sudirman Said.  Menurutnya, lebih baik  publik sabar menunggu hasil penyelidikan dari MKD.

“Pelaporan secara pidana lebih baik menunggu hasil dari MKD, toh ketika terbukti rekaman itu benar, dan ada unsur pidana, penegak hukum bisa masuk tanpa harus menunggu aduan‎‎,” ujar Toto, sapaan akrab Yunarto, kepada Obsessionnews, Kamis (19/11/2015).

Menurutnya, MKD bisa dijadikan langkah awal untuk menelusuri kasus ini lebih dalam, tentang dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Setya melalui bukti rekaman. Dia sendiri melihat Setya tidak pantas bertemu dengan pimpinan Freeport, lantaran ia tidak punya hak untuk mencampuri urusan eksekutif, apalagi sampai menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport.

“Baru dari penelusuran MKD apabila betul bahwa rekaman itu nyata adanya, dan bisa dikatakan valid, kemudian bisa disimpulkan apakah dari percakapan itu ada unsur pidana (pencemaran nama baik atau korupsi) yang bisa dilaporkan,” tuturnya.

Selain itu, Toto juga yakin MKD akan bekerja dengan baik dan maksimal tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Sebab, kasus ini sudah menjadi puncak kekesalan masyarakat terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Setelah sebelumnya publik sempat kesal karena MKD tidak bisa memberikan sanksi yang tegas kepada Setya lantaran bertemu dengan Donald Trump.

‎”MKD saya pikir tidak mudah bermain-main dengan tekanan opini publik yang begitu besar, dan berbeda dengan kasus Donald Trump, kasus ini lebih konkret karena terkait dengan bukti rekaman yang berisikan percakapan yang berpotensi pada tindakan pidana, bukan sekedar pelanggaran etika seperti pada kasus Trump‎,” terangnya.

Sebelumnya,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan membawa kasus pencatutan namanya terkait renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport ke jalur hukum. Proses penyelesaian kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada MKD dengan terlapor Ketua DPR Setya Novanto.

“Terkait wacana yang berkembang, Presiden menghormati MKD dan menyerahkan sepenuhnya kepada MKD,” kata Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11/2015).

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi langsung memberikan instruksi kepadanya untuk menyampaikan sikap resmi terkait masalah ini. Dalam kesempatan itu, Pramono juga menegaskan bahwa Presiden tidak pernah meminta bantuan kepada siapa pun untuk membicarakan renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport.

“Presiden meminta MKD menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Pramono.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.