Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida, menilai pengangkatan Budi Gunawan (BG) sebagai Wakapolri merupakan titik kompromi paling aman secara politik, termasuk sedikit mengurangi rasa malu BG lantaran tersangka korupsi oleh KPK sehingga batal dilantik jadi Kapolri kendati sudah disetujui oleh DPR.
“Kita sama tahu bahwa BG merupakan figur kuat yang ditopang oleh Megawati (Ketum PDIP), dan dianggap sebagai figur pemersatu antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen. Sehingga ketika Presiden Jokowi tidak jadi melantiknya, maka sangat dikesankan berhadapan dengan pihak Megawati dan Parlemen sekaligus,” ungkapnya kepada Obsessionnews, Rabu (22/4/2015).
Singkatnya, jelas La Ode, peristiwa yang menjerat BG saat pencalonan Kapolri, pihak Megawati secara khusus dikesankan sangat marah terhadap Jokowi atas tak dilantiknya BG itu. “Sikap Jokowi terhadap kasus yang menimpa BG itu agaknya tak mau ambil risiko, mengingat BG dianggap sebagai figur kontroversial akibat bermasalah secara hukum dari KPK,” ungkap Mantan Aktivis ini.
Apalagi, lanjutnya, Tim 9 bentukan Presiden Jokowi dimana Sjafi’i Maarif dan Jimly Asshiddiqie sangat berperan, menunjukkan sikap ketaksetujuannya terhadap BG. Bahkan di hari-hari terakhir sebelum pelantikan BG sebagai Wakapolri, kedua tokoh bangsa itu (Sjafi’i dan Jimly) secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya kalau BG jadi Wakapolri.
Namun, menurut La Ode, aspirasi dari kedua tokoh itu agaknya tak berpengaruh sama sekali. “Tugas para pihak di bangsa ini sekarang dan ke depan, tentu, adalah memastikan bahwa Polri di bawah duet dua jenderal itu harus high perform,berkinerja tinggi, bekerja secara profesional untuk bangsa ini,” tandas dia.
“Pada saat yang sama, pihak KPK tak boleh mandul untuk mengusut figur-figur Polri bermasalah. Dan jika menemukan cukup bukti, hukumnya wajib untuk memproses siapapun dia,” tambahnya.
Meski demikian, La Ode tetap menekankan mengenai data tentang kepemilikan rekening gendut dari KPK sendiri tak boleh didiamkan atau ditengelamkan, harus terus dibuka ke publik dan juga diproses secara hukum.
“Namun demikian, harus diingat, bahwa kerja hukum yang profesional tak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik seperti pernah dikesankan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan ketika mentersangkakan BG di saat sudah disetujui oleh DPR melalui fit and proper test,” paparnya.
Lebih lanjut, La Ode berharap Kapolri dan Wakapolri yang baru bias membenahi Polri menuju kebaikan. “Selamat bertugas Pak Badrodin Haiti dan BG, semoga kinerja citra polisi ke depan lebih baik,” ucapnya. (Asma)
