Sabtu, 18 September 21

Pejabat PU Rembang Ditahan Kejaksaan Tinggi

Pejabat PU Rembang Ditahan Kejaksaan Tinggi
* Tersangka hanya tersenyum dan enggan dimintai keterangan awak media. Raharjo di duga merugikan negara dalam kasus pemeliharaan jalan Kabupaten Rembang. (Yusuf IH)

Semarang, Obsessionnews – Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, Raharjo, berlari dari bidikan kamera awak media saat digelandang penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, menuju mobil tahanan, Kamis (4/6/2015).

Berbalut rompi oranye bertuliskan “tahanan” di bagian punggung, Raharjo tidak mau memberikan sedikitpun komentar atas status tersangka yang baru disandangnya. Bahkan tak segan ia berlindung dibalik petugas Kejati seraya terburu-buru memasuki mobil tahanan. Hingga akhirnya dia harus dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Ngaliyan, Semarang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati, Eko Suwarni menyatakan, penahanan Rahardjo dilakukan guna penyidikan lebih lanjut selama 20 hari kedepan. Rahardjo sendiri merupakan tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan Sulang-Sumber-Kaliori, Kabupaten Rembang tahun 2014.

“Raharjo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 900 juta itu pada 20 Maret lalu. Namun baru kita tahan karena sebelumnya dia masih dibutuhkan keterangan untuk penyidikan,” kata Eko Suwarni di pelataran gedung.

Penyidikan kasus ini berawal dari laporan masyarakat di permulaan tahun 2015 lalu. Diduga dalam pemeliharaan jalan tersebut terdapat penyelewengan harga kontrak proyek.

Eko menyebutkan, pagu anggaran yang digunakan mencapai Rp 7,25 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Rembang 2014. Namun nilai kontrak berdasarkan hasil lelang sebesar Rp 6,91 miliar.

“Tersangka bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Sebagai pemenang lelang adalah H Abdullah Noor, selaku Direktur PT Permai Jaya yang juga menjadi tersangka dan sudah ditahan 11 Mei lalu,” terangnya.

Berdasarkan pemeriksaan ahli dari Universitas Semarang dan penyidik, ditemukan kualitas pekerjaan dan materi serta selisih volume jalan yang tidak sesuai dengan kontrak. Selisih pembayaran dalam kasus mencapai Rp 900 juta.

“Penyidik juga menemukan beberapa item pekerjaan pada kontrak tidak dikerjakan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 14 orang saksi. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti antara lain dokumen lelang pekerjaan dan dokumen kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.