Jakarta – Inilah sosok yang mestinya pantas menjadi pemimpin di negeri ini sekarang, di saat korupsi , kolusi dan nepotisme merajalela, penegakan hukum tumpul, para elit sibuk memperkaya diri dan mencari kepentingan sendiri , kalangan birokrasi dan pejabat kongkalikong dengan cukong dan pengusaha hitam, yang kepentingan rakyat terabaikan. Perlu pemimpin yang tegas, berani, jujur dan berprinsip ekonomi kerakyatan dan pantang didikte asing. Dialah Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.
Namun sayangnya, figur ideal seperti Rizal Ramli tidak akan bisa mencalonkan menjadi presiden ataupun wakil presiden saat ini, akibat terganjal sistem politik yang kampret dan sontoloyo. Yakni, Undang Undang bikinan parlemen kita mensyaratkan calon harus diusung minimal 20 persen suara partai politik. Akibatnya calon presiden-wapres yang bisa maju di pemilu presiden (pilpres) tentulah yang sudah memiliki deal-deal kepentingan ‘pragmatis’ dengan parpol pengusungnya, menomorduakan harapan rakyat akan pemimpin yang bersih dan membawa kesejahteraan.
Karena itu, Rizal Ramli menyarankan agar kita melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Partai politik dibiayai saja oleh negara seperti di Eropa dan Australia. Sehingga partai politik tugasnya hanya cari kader yang bagus guna mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin dan tidak repot-repot cari uang yang ilegal. Kalau partai politik dibiayai negara, ada kesemptaan untuk anak-anak muda yang cerdas yang aktifis dan kredibel untuk bisa masuk ke dalam sistem dan jadi pemimpin. Kalau sekarang itu, mereka yang bisa msuk ke dalam sistem, hanya orang yang banyak uang atau para pesohor.
“Ini seperti model politik di Filipina, kalau mau jadi bupati, walikota, gubernur, presiden harus berasal dari 200 anggota konglomerat di Filipina karena merekalah yang punya uang untuk pasang iklan (pencitraan), pasang spanduk atau publikasi lainnya. Atau mereka yang maju adalah kalangan pesohor, seniman, aktor atau aktris. Sistem kita ini mengarah kepada sistem politik di Filipina,” ungkap Mantan Aktivis ITB yang pernah dipnjara rezim orde baru ini.
“Saya cukup yakin kalaau Soekarno (Bung Karno) dan Moh Hatta (Bung Hatta) hari ini ikut pemilihan presiden pasti kalah, karena tidak sanggup bayar iklan, tidak sanggup bayar spanduk. Nah, model kepemimpinan yang dilandaskan hanya oleh uang dan pencitraan ini tidak akan mampu memberikan solusi kepada bangsa kita,” bebernya pula.
Menurut Rizal Ramli, semua kekonyolan dan kebrengsekan tersebut terjadi karena reformasi telah dibelokkan oleh kekuatan uang menjadi sangat neo-liberal (neolib) yang tidak berpihak kepada rakyat. Memang maraknya korupsi luar biasa sejak reformasi. Kalau zaman dulu, sekitar 30% korupsi terjadi pada saat pelaksanaan. Kalau sejak 10 tahun terakhir, korupsi itu selain terjadi pada saat pelaksanaan 30%, juga terjadi pada saat pembahasan dan rancangan dari proyek-proyek pada level DPR dan pemerintahan sekitar 15%. Jadi, era SBY korupsinya naik jadi 45%.
Dengan keadaan demikian, Rizal Ramli sangat sedih terhadap nasib rakyat bangsa ini. Ia pun prihatin terhadap banyak orang yang mau jadi pejabat hanya bermotivasi menumpuk uang dan kekuasaan. “Setiap saya jadi menteri, baik Menkeu maupun Menko, surat perintah saya yang pertama kalau ada saudara yang mencari proyek di sini harus ditolak dan saya diberitahu. Bukan apa-apa kalau anak pejabat atau keluarga pejabat datang minta proyek di Dirjen biasanya dikasih. Jadi, kita juga harus memiliki lingkungan keluarga yang tahan godaan karena kalau tidak, biasanya pengusaha yang nakal mendekati lewat istri, anak-anak dan keponakan. Kita harus isolasi keluarga kita agar terhindar dari yang aneh-aneh,” tegas mantan Menkeu ini.
Rizal Ramli sebelum menjadi menteri dikenal sebagai ekonom dengan honor sangat mahal. Hampir setiap bulan diundang di banyak negara. Saat ini, ia juga menjadi penasihat PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) bersama tiga tokoh penerima hadiah Nobel. Jadi, kalau hanya untuk diri sendiri, sudah cukup. “Namun, saya tidak bisa tidur nyenyak melihat rakyat Indonesia yang hidupnya masih susah,” ucap ekonom senior Tim Indonesia Bangkit ini.
“Buat saya, tidak masuk akal ini negara kaya raya tapi kok rakyatnya kebanyakan masih miskin, itu bertentangan dengan logika saya dan apa yang saya ketahui karena negara ini bisa dibuat menjadi maju. Dan saya percaya itulah impian mayoritas bangsa kita. Jadi bangsa yang dihormati tidak dilecehkan, kalau kita ke Malaysia, Indonesia dilecehkan dibilang Indon. Di Timur Tengah juga dilecehkan karena hanya bangsa pembantu. Ini yang haru kita ubah. Jadi saya ingin sebelum saya meninggal, rakyat bia bangga menjadi bangsa Indonesia,” tuturnya. (Ars)
BIODATA
Nama : Dr Rizal Ramli
Lahir : Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1953
Agama : Islam
Jabatan : Mantan Menteri Koordinator Perekonomian
Pendidikan:
- Jurusan Fisika, ITB
- Sophia University, Tokyo, Jepang (1975)
- Master Economy, Boston University, AS (1982)
- Doctoral Economy, Boston University, AS (1990)
Karir:
- Anggota Panel Penasehat Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (2011-2013)
- Ketua Dewan Penyantun Universitas Bung Karno
- Pendiri dan Ketua Komite Bangkit Indonesia (2007)
- Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk (2006-2008)
- Chairman Econit (2003)
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2001)
- Ketua Tim Keppres 133 (2001)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2000-2001)
- Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000-2001)
- Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) (2000)
- Penasehat Ekonomi Fraksi ABRI (1992-1998)
- Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1991-2000)
- Managing Director Econit Advisory Group (1990-2000)
