Rabu, 29 September 21

Pecah Kongsi, Rapat MKD ‘Adili’ Novanto Ditunda

Pecah Kongsi, Rapat MKD ‘Adili’ Novanto Ditunda

‎Jakarta, Obsessionnews – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menggelar rapat internal untuk menentukan apakah laporan Menteri ESDM Sudirman Said tentang dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo bisa ditindaklanjuti proses hukumnya.

Rapat yang sudah berlangsung ‎sekitar kurang lima jam, terpaksa ditunda pada Selasa (24/11/2015). Pasalnya, terjadi pecah kongsi antara anggota MKD yang memperdebatkan Bab 4 Pasal 5 yang mengatur tentang siapa yang berhak melaporkan pengaduan pelanggaran kode etik anggota dewan.

Ada anggota MKD yang mempermasalahkan pasal tersebut, laporan Sudirman dianggap tidak memenuhi syarat, lantaran dia tidak masuk bagian dalam masyarakat melainkan pejabat negara. “Pasal ini masih debatebel, jadi kita putuskan untuk ditunda,” ujar Ketua MKD Surahman Hidayat, di DPR Senin (23/11/2015).

Sementara, itu Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menilai, tidak ada yang salah dalam pasal 5. Menurutnya, siapapun masyarakat Indonesia bisa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR, tanpa terkecuali Menteri ESDM Sudirman Said.

“Tidak ada di pasal 5 yang melarang menteri tidak boleh melaporkan MKD. Memang menteri itu bukan warga negara. Justru hebat donk kalau kita mendapat laporan dari menteri,” kata Junimart.

Junimart mengaku pusing dengan pola pikir para anggota MKD yang menolak laporan Sudirman Said. Padahal menurutnya, simpel rapat kali ini sebenarnya hanya memutuskan apakah sidang kasus Setya Novanto bisa dibuka untuk umum atau tertutup.

“Sebenarnya rapat ini simpel, pertama bisa atau tidak laporan Sudirman ditindaklanjuti, kedua sidang terbuka untuk umum atau tertutup itu saja. Rakyat ini sudah banyak menunggu,” jelasnya.

Rapat MKD yang ditunda itu, selanjutnya akan memanggil ahli bahasa hukum dari Menteri Hukum dan HAM untuk menelaah pasal 5 tersebut. Namun menurut Junimart tidak perlu MKD memanggil ahli bahasa hukum untuk menafsirkan pasal tersebut. “Tidak usahlah kita di sini juga banyak ahli soal hukum,” pungkasnya.

Diketahui, sikap anggota DPR dalam kasus Setya Novanto memang terpecah. Anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah siap badan untuk membela Setya Novanto. Sementara anggota dari koalisi partai pendukung pemerintah menginginkan agar Setya mundur dari jabatannya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.