Jumat, 2 Desember 22

PDIP Minta SBY Jangan Hanya Sibuk Urus Koalisi, Tapi Ungkap Kasus 27 Juli

PDIP Minta SBY Jangan Hanya Sibuk Urus Koalisi, Tapi Ungkap Kasus 27 Juli
* Sejumlah elite PDIP mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018) siang.

Jakarta, Obsessionnews.com – Sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018) siang. Kedatangan mereka guna mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 24 dinyatakan hilang. 

“Kami mencatat korban begitu banyak, tapi pengadilan koneksitas tidak berjalan baik. Kami membutuhkan sebuah resolusi untuk bagaimana menyelesaikan kasus ini dengan baik,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Hasto menuding mantan Kasdam Jaya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak mengetahui informasi terkait adanya peristiwa 27 Juli. Untuk itu, lanjut Hasto, SBY harus memiliki itikad baik untuk membuka kasus ini sebagaimana yang diharapkan. 

“Kami minta Pak SBY daripada urus koalisi terus lebih baik membuka kasus ini, karena beliau memegang informasi-informasi, karena TNI-Polri saat itu mengemban tugas dan kebijakan dari pemerintahan yang otoriter,” ujar Hasto. 

22 tahun peristiwa 27 Juli terjadi. Meskipun sudah ada pengadilan koneksitas yang digelar pada saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, proses hukum kasus itu hanya mampu membuktikan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung sebagai tersangka dan hanya divonis selama 2 bulan 10 hari. Sedangkan dua perwira militer divonis bebas. 

PDIP beranggapan peristiwa 27 Juli merupakan kasus pelanggaran HAM serius yang harus diproses melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan mengatakan, pengadilan HAM ini sangat penting dilakukan guna mengungkap siapa pelaku dan dalang peristiwa tersebut. 

“Besok tanggal 27 Juli, tepat 22 tahun peristiwa ini. Kasus hukum pelanggaran HAM yang sampai saat ini jalan di tempat kami meminta kepada Komnas HAM untuk buka kembali kasus ini,” pinta Trimedya. 

PDIP juga meminta DPR untuk membentuk Pansus Pengungkapan Kasus 27 Juli guna mendapatkan hasil yang mengikat bagi terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc. Apalagi Komas HAM telah berkesimpulan terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa kelam tersebut. 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyambut kedatangan elite PDIP tersebut mengungkapkan, bahwa kasus 27 Juli telah ditangani komisioner Komnas HAM terdahulu yang saat itu dipimpin oleh Baharuddin Lopa. Namun pihaknya tidak keberatan apabila kasus ini dibuka untuk diselidiki kembali. 

“Kalau kasus ini dibuka lagi kami harus membuka dokumen komisioner lama. Namun yang pasti kami terus upayakan penyelesaian kasus HAM lain yang sekarang ini belum tuntas,” papar Damanik. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.