Senin, 26 Oktober 20

PDIP Minta Saran Tokoh Agama Guna Perkuat RUU Terorisme

PDIP Minta Saran Tokoh Agama Guna Perkuat RUU Terorisme
* Suasana focus group discussion (FGD) dengan tema Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan untuk Mencegah Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi” di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakpus, Jumat (27/4/2018).

Jakarta, Obsessionnews.com – DPP PDIPmenyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan untuk Mencegah Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi.’ 

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Hamli, serta Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Ibnu Suhendra.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, FGD ini sengaja dilaksana oleh DPP PDPI untuk mendapatkan saran, masukan dan pandangan berbagai macam unsur masyarakat, termasuk tokoh agama terkait dengan Rancangan Undang-undang Antiterorisme.

“Karena kebetulan pada saat ini DPR masih terus dibahas revisi UU tentang Terorisme yang prosesnya sampai sekarang menuju tahap finalisasi,” kata Basarah di sela-sela acara FGD di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakpus, Jumat (27/4/2018).

RUU Antiterorisme hingga kini memang masih dibahas oleh Komisi I DPR sehingga diharapkan FGD ini bisa menghasilkan rekomendasi sebagai masukan di pembahasan RUU Antiterorisme di DPR.

“Yang kita harapkan dari FGD ini, akan mendapatkan saran dan pertimbangan bagi DPP PDIP untuk memberikan instruksi kepada fraksi di DPR RI wabilkhusus Pansus Revisi UU terorisme yang tengah berjalan,” terangnya.

Sementara Ketua Komite Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Riska Mariska mengatakan, acara FGD ini turut mengundang seluruh kader PDIP baik di DPP, fraksi, hingga organisasi dan sayap partai.

Selain itu, FGD juga dihadiri oleh organisasi muslim dan non-muslim. Termasuk organisasi kemahasiswaan mulai dari PB HMI, PB PMII, GMNI, dan Pemuda Katolik.

Lebih lanjut, dia berharap, FGD ini bisa menghasilkan sebuah pencerahan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia untuk menghadapi ancaman radikalisme.

“Untuk itu dihrapkan dari acara ini kita dapat pencerahanan dan khasanah untuk menghadapi ancaman radikalisme. Mengingat fenomena sekarang ini banyak yang mengkafirkan sesama muslim yang bagi mereka ini adalah jihad,” ujarnya. 

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) kembali diperpanjang.

Pengesahan RUU yang sedianya akan dilakukan pada Masa Sidang IV DPR Tahun Sidang 2017-2018 atau 5 Maret hingga 27 April 2018, akhirnya mundur.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.