Senin, 3 Oktober 22

PDI-P Pelopori Rencana Pembinasaan KPK

PDI-P Pelopori Rencana Pembinasaan KPK

Jakarta, Obsessionnews – Salah satu musuh besar koruptor adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak dibentuk pada 2002 di era Presiden Megawati Soekarnoputri, KPK ditakuti orang-orang yang doyan korupsi. KPK dalam menjalankan aksinya tanpa pandang bulu. KPK menyikat siapapun yang melakukan praktik korupsi. (Baca: Sekjen Gerindra: KPK Harus Dipertahankan)

Namun tampaknya masa ‘kejayaan’ KPK akan berakhir dalam waktu dekat. Orang-orang yang benci pada KPK berusaha menghancurkannya melalui rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Beberapa pasal dalam UU itu memangkas kewenangan KPK, yakni pasal 5, pasal 13, pasal 14, pasal 23, pasal 42 dan pasal 52. (Baca: Belum Baca Drafnya, Fadli Sudah Bilang Tolak Revisi KPK)

Pasal 5 dalam revisi UU KPK menyebutkan adanya pembatasan usia KPK cuma 12 tahun. Pada pasal 13, tertulis KPK hanya boleh menyidik kasus korupsi di atas Rp50 miliar. Jika kurang dari Rp50 miliar, wajib diserahkan ke Polri/Kejagung dalam 14 hari. Pasal ini menggembirakan para koruptor yang nilai korupsinya di bawah Rp50 miliar karena bebas dari KPK. (Baca: Jaksa Agung: Untuk Apa KPK DIlemahkan?)

Pasal 14 menyebutkan, penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus atas izin ketua pengadilan negeri dengan bukti awal yang cukup. Hal ini jelas akan menghilangkan taring KPK.

Pun pasal 23 terkait pembentukan Dewan Eksekutif dan pasal 39 tentang pembentukan Dewan Kehormatan yang terdiri unsur pemerintah, penegak hukum, masyarakat masing-masing tiga orang. Ini jelas sangat ngawur karena yang menjadi fokus KPK selama ini adalah korupsi oleh penegak hukum dan penyelenggara negara.

Pasal 42 menyebutkan memungkinkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta pasal 52 yang mengharuskan KPK menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polri dan Kejaksaan Agung 14 hari setelah mulai penyidikan. Ini menunjukkan bahwa KPK bukan lagi lembaga negara yang otonom dengan kewenangan yang khusus. Lebih parah lagi karena KPK menjadi lembaga yang disupervisi oleh Polri dan Kejagung.

Ironisnya, rencana pembinasaan KPK dipelopori oleh PDI-P yang dulu melahirkan KPK. Secara resmi enam fraksi mengusulkan perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015). Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.

Berikut komentar beberapa tokoh terkait rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002:

Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan enam fraksi telah mengkhianati revolusi mental dan Nawa Cita yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lima dari enam fraksi pengusul berasal dari Koalisi Indonesia Hebat.

Poin-poin yang direvisi sama sekali tak berorientasi pada penguatan sektor pemberantasan korupsi, sesuai janji Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla. Hampir seluruh poin revisi cenderung membatasi kewenangan KPK. Saya khawatir, revisi menjadi langkah awal upaya pembubaran lembaga antirasuah itu.

Rencana fraksi-fraksi merevisi UU KPK sangat memilukan hati masyarakat. Karena enam parpol itu pada waktu Pilpres sampai saat ini menggebu-gebu untuk mengusung program revolusi mental dan Nawa Cita. Artinya apa? Enam fraksi pendukung revisi UU KPK itu berkhianat.

Sikap fraksi-fraksi di DPR yang dimotori oleh PDI-P itu jadi mengingatkan kita pada lirik lagu dangdut Rhoma Irama pada tahun 1970- an, yaitu ‘Kau yang mulai, kau yang mengakhiri’ dan ‘Kau yang berjanji, kau yang mengingkari’.

Saya menduga, pelemahan pada sektor pemberantasan korupsi dan pembubaran KPK adalah hidden agend. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada KPK bagian dari agenda tersebut. Revisi UU KPK yang terus didorong oleh parpol-parpol itu semakin menunjukkan sikap tak propemberantasan korupsi.

Sekarang, ketika KPK sudah berhasil diperlemah oleh kekuatan yang dimotori PDI-P dengan kriminalisasi pimpinan KPK, giliran KPK akan diamputasi total melalui kekuatan parlemen yang lagi-lagi dimotori PDI-P. Inilah bagian kekuatan destruktif PDI-P ketika sedang berkuasa. Tanpa mempertimbangkan suara keadilan di publik.

Ahmad Muzani, Sekjen DPP Gerindra dan Ketua Fraksi Gerindra DPR
Korupsi telah mengakar di Indonesia, dan untuk itu KPK harus tetap ada untuk menyikat korupsi. Masyarakat masih menaruh harapan besar keberadaan KPK harus dipertahankan.

Meskipun demikian Gerindra belum memutuskan menolak atau mendukung revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Saya belum membaca draftnya.

Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat

Aku tidak heran jika ada beberapa rekan yang berniat untuk melakukan pelemahan kewenangan KPK. Kalau aku lihat hati kecil mereka, kalau boleh jujur mereka ini ingin KPK itu dibubarkan. Tidak sedikit politisi Senayan yang khawatir terhadap kinerja dari KPK, termasuk juga kolega saya sesama Fraksi Partai Demokrat.

Kekhawatiran tersebut muncul lantaran tidak sedikit para wakil rakyat di DPR yang melakukan penyelewengan terutama dalam hal anggaran (korupsi). Di partai gue juga ada yang sama sekali nggak menjerit membela KPK. Hanya gue saja yang berani teriak-teriak dukung KPK. Kerena itu aku pendukung KPK terus.

Aku sama sekali tidak sepakat jika kewenangan KPK dipangkas lewat revisi UU tersebut. Menurutku, UU KPK nggak perlu direvisi. Aku tetep dukung penyadapan, dukung segalanyalah terkait UU KPK.

Luthfi Andi Mutty, anggota Fraksi Nasdem DPR
Jika revisi Rancangan Undang Undang (RUU) KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR itu disetujui, maka hanya akan membubarkan lembaga KPK. Kalau diperhatikan secara seksama setiap pasal dalam Revisi UU KPK itu, maka ini sama dengan membubarkan KPK. Ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

RUU itu tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi yang selalu didengungkan oleh pemerintah. Karena itu saya mengkritik para rekan sejawat yang tetap ingin mengesahkan RUU tersebut.

Revisi UU KPK ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Paling menyedihkan adalah revisi UU KPK merupakan usul inisiatif DPR. Di tengah-tengah penilaian dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah kepada DPR, seharusnya DPR tidak melakukan langkah-langkah aneh dan konyol dengan mengusulkan RUU yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Almuzzammil Yusuf, Ketua DPP PKS, anggota DPR
PKS menolak revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang menjadi inisiatif DPR. PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Badan Legislatif. Saya melihat perbedaan antarfraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar.

Apabila pemerintah serius ingin merevisi UU itu, PKS mempersilakannya sebagai usul pemerintah, sedangkan DPR hanya akan menyiapkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) versi DPR.

PKS tidak ingin mengulangi peristiwa yang sama, Juni 2015 pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK, namun tiba-tiba pemerintah balik badan sehingga citra DPR dipermalukan.

PKS melihat perubahan UU KPK bukan prioritas, karena agenda utama pemerintah dan DPR saat ini adalah mencari solusi penyelesaian agar Indonesia segera keluar dari krisis mata uang rupiah, pangan, asap, dan air.

Saya menilai memasukkan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan kontraproduktif.

DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita.

PKS menandaskan revisi UU KPK hanya dilakukan untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Selama korupsi merajalela kita sangat membutuhkan KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang bersinergi memberantas korupsi.

PKS juga tegas mengatakan masyarakat masih sangat membutuhkan KPK dalam memberantas korupsi dengan diberi kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan.

Kewenangan-kewenangan KPK tidak boleh dikurangi agar tidak ompong, justru harus diperkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.