Senin, 14 Oktober 19

PDI-P Menolak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

PDI-P Menolak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
* Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno. (Foto: Monitor ID)

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden  Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertimbangkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Namun saat ketemu dengan sejumlah pimpinan Parpol sampai saat ini Perppu belum juga disiapkan. Fraksi PDI-P di DPR menjadi salah satu partai yang sudah menyatakan sikapnya menolak Perppu KPK.

 

Baca juga:

JK: Presiden Keluarkan Perppu Tak Masuk Logika

Bahaya Revisi UU dan Perppu Terorisme

Jokowi Ancam Keluarkan Perppu Bila Revisi UU Antiterorisme Tak Tuntas

 

Partai penguasa lebih ingin jalan judical review ke Mahkamah Konstitusi dan legislative review ke DPR RI daripada Perppu.

“Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui Judicial Review dan Legislative Review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik,” kata Politisi PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Selasa (8/10/2019).

Dia pun menjelaskan, revisi UU KPK dianggap sudah tepat. Misalnya dengan dibentuknya Dewan Pengawas. Menurutnya lembaga sebesar KPK memang harus diawasi dengan tata kelola yang sehat atau good governance.

“Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas. Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis), terjadi proses check and balance secara internal,” jelas Hendrawan.

Menurut dia, sistem dua lapis tersebut, terbukti mampu bertahan berabad-abad dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. “Di sektor korporasi, bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan,” ungkap Hendrawan.

Dia pun menyindir, masih banyak orang yang protes akan keberadaan undang-undang tersebut. Tapi tak membacanya.”Sekarang banyak orang protes, tapi belum baca undang-undang revisinya,” tukasnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana mengklaim ada 10 hal yang akan terjadi, jika Perppu KPK tidak segera dikeluarkan. Yang pertama, yaitu penindakan kasus korupsi akan melambat, lantaran UU KPK yang baru, adanya Dewan Pengawas yang membuat sulit.

Kedua, dianggapnya KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Ketiga, menambah daftar panjang pelemahan lembaga antirasuah itu.

“Keempat, Presiden dinilai ingkar janji pada Nawa Cita. Kelima, Indeks Persepsi korupsi dikhawatirkan akan menurun drastis. Kemudian, keenam, iklim investasi akan terhambat,” kata Kurnia, Selasa (8/10).

Poin ke tujuh, masih kata dia, Presiden akan dinilai mengabaikan amanat reformasi, yakni soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan, menjadi mustahil mewujudkan hal tersebut jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga anti korupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

“Ke delapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kesembilan citra Indonesia akan buruk di dunia Internasional. Terakhir, menghambat pencapaian program Pemerintah,” pungkasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.