Sabtu, 4 Desember 21

PDI-P: Elektabilitas Ahok Tinggi Untuk Kembali Pimpin Jakarta

PDI-P: Elektabilitas Ahok Tinggi Untuk Kembali Pimpin Jakarta
* Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: Edwin Budiarso/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, memiliki tingkat elektabilitas atau keterpilihan tinggi untuk kembali memimpin Jakarta. Penilaian itu disampaikan Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bambang Dwi Hartono ketika dihubungi Senin (21/9/2015). (Baca: Zaskia: Ahok Masih yang Terbaik Untuk Jakarta)

Bambang mengingatkan calon gubernur (cagub) yang akan maju di Pilkada DKI 2017 harus mulai sekarang muncul agar dikenal oleh masyarakat. Sebab, jika tidak muncul dari sekarang, Bambang memprediksikan akan kalah melawan Ahok. Mantan Walikota Surabaya itu menilai saat ini popularitas Ahok masih superior. (Baca: Ridwan Kamil Bakal Saingi Ahok?)

“Saya pikir, calonnya harus memproklamirkan diri sekarang agar dikenal masyarakat. Jadi tergetnya adalah membangun popularitas dulu,” kata Bambang.

Ahok akan maju sebagai cagub dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Untuk dapat mengikuti Pilkada persyaratan yang harus dipenuhi Ahok adalah mendapat dukungan sejuta KTP. Sejak Juni 2015 para relawan yang tergabung dalam ‘Teman Ahok’ bergerilya mengumpulkan KTP, dan hingga Minggu (20/9) telah mendapat 212.832 KTP. ‘Teman Ahok’ optimis target sejuta KTP dapat tercapai pada Juni 2016. (Baca: Dianggap Berpengaruh Besar, Ahok Tak Mudah Dikalahkan)

Sebelumnya Ahok adalah kader Golkar dan terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009. Kemudian dia pindah ke Partai Gerindra dan mengikuti Pilkada DKI 2012 sebagai calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Duet Jokowi dan Ahok memenangkan Pilkada setelah dua putaran. Saat itu mereka diusung oleh PDI-P dan Gerindra. (Baca: ‘KTP Gue Udah Buat Ahok’)

Pada 2014 Jokowi terpilih menjadi Presiden. Ahok kemudian naik kelas menjadi gubernur dan dilantik di Istana Negara pada November 2014.

Dan pada 2014 itu pula Ahok angkat kaki dari Gerindra, karena tidak sependapat dengan partai besutan Prabowo Subianto itu terkait sistem Pilkada. Ketika itu Gerindra mendukung Pilkada lewat DPRD, sementara Ahok lebih setuju Pilkada dengan cara langsung ditentukan masyarakat. (rol/rmol/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.