Minggu, 22 September 19

PDI-P Dorong KPK Usut Kasus Boediono

PDI-P Dorong KPK Usut Kasus Boediono
* Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Jakarta, Obsessionnews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti hasil putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memerintahkan segera dilakukan penyidikan untuk mengungkap kasus bailout Bank Century dengan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai tersangka.

Pasalnya, Hasto menyatakan sejarah pengungkapan korupsi kasus Bank Century sempat mendapat perhatian publik begitu luas. Dengan putusan tersebut menandakan masyarakat belum lupa dengan kasus Bank Century. Dengan ketegasan KPK, ia berharap tidak lagi ada kesan kasus ini menggantung dan hanya berhenti begitu saja.

“Tentu saja buat kami, kami tidak masuk ke ranah politik, Proses hukumnya harus ditegakkan atas dasar bukti-bukti material dan fakta-fakta persidangan,” kata Hasto, Kamis (12/4/2018).

Dia mengungkapkan, perjalanan kasus dana talangan kepada Bank Century tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Meski enggan berbicara lebih jelas terkait hal itu, tapi dia menegaskan, partainya meminta hukum ditegakkan lantaran bukti-bukti sebelumnya sudah dipaparkan di depan pengadilan.

“Apalagi itu dulu dianggap sebagai bagian dari upaya-upaya yang langsung atau tidak langsung itu terkait dengan kepentingan pemilu saat itu. Tentu saja buat kami, kami tidak masuk ke ranah politik, proses hukumnya harus ditegakkan atas dasar bukti-bukti material dan fakta-fakta persidangan,” katanya.

Namun demikian, KPK juga perlu hati-hati menindaklanjuti atas putusan yang meminta menetapkan Boediono sebagai tersangka. Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dinilai bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan secara pribadi. Padahal kesalahan menyuntik Bank Century sebesar Rp6,7 triliun terletak pada implementasinya, bukan pada orang per orang.

“Penyimpangan itu terjadi di implementasinya, bukan di desain kebijakannya. Sehingga harus dilihat oleh aparat penegak hukum lah melihat hal-hal tersebut,” katanya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.