Jakarta – Rencana Presiden terpilih Jokowi untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menimbulkan pro dan kontra. Terutama tentangan dari sebagian besar politisi PDI Perjuangan. Sebab partai berlambang banteng itu dikenal sebagai partainya wong cilik.
Jokowi minta ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM bersubsidi, sebelum masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2014. SBY emoh menaikannya, lantaran harus dibarengi dengan kompensasi terhadap rakyat agar bisa meringankan beban mereka, seperti yang pernah dilakukannya melalui bantuan langsung tunai (BLT).
Sedangkan Jokowi tampaknya emoh memberikan BLT. Lantaran dia lebih suka membantu rakyat lewat Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Dipangkasnya kuota subsidi BBM tahun 2014 dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL membuat konsumsi komoditas ini diperkirakan akan jebol sebelum akhir tahun. Sehingga pemerintah baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang harus mau menaikkan harga BBM subsidi.
Selain itu, beban keuangan negara juga semakin parah dengan menanggung biaya subsidi yang membuat APBN Perubahan membuat berdarah-darah.
Ini menjadi bumerang tersendiri bagi partai politik pengusung Jokowi-JK khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, selama dua periode pemerintahan SBY, PDIP selalu menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Sepanjang 10 tahun tersebut, SBY empat kali menaikkan harga BBM dan sebanyak empat kali pula PDIP menentangnya.
Bahkan, pada 22 Juni 2013 lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah yang memuat 7 poin penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh pemerintah SBY.
Sejatinya, saat Megawati, Ketua Umum PDIP berkuasa, pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan harga tersebut dilakukan dua kali pada Maret 2002 sebesar 7 persen dan Januari 2003 sebesar 60 persen. Ketika itu, penolakan datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Golkar, PAN dan PKS.
Sadar akan posisinya saat ini, PDIP akhirnya belum menyetujui keinginan Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM subsidi, dan masih melakukan kajian mengenai terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan yang banyak ditentang masyarakat ini.
Anggota Komisi XI DPR-RI dari fraksi PDI-P Dolfie O.F Palit mengatakan, partainya belum bisa menentukan apakah akan mendukung rencana Jokowi tersebut atau tidak. Karena berdasarkan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, partainya harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu.
Kajian ini akan melihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, serta kemiskinan, jika kenaikan BBM. Jika pemerintahan Jokowi bisa menjelaskan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM, ada kemungkinan PDI-P akan merestuinya. Jika belum, maka akan dilakukan kajian kembali.
“Walaupun kami partai yang mengusung (Jokowi), tapi kalau kenaikan BBM tidak layak dilakukan, akan kami suarakan (penolakan). Kami harus memberi masukan sesuai yang terjadi dimasyarakat,” ujar Dolfie.
Sementara, Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P mengatakan, menaikkan harga BBM bersubsidi, bukanlah prioritas partainya. Dia mengaku partainya tetap mengutamakan alternatif lain untuk mengatasi defisit anggaran. Meski demikian, hingga saat ini PDI-P masih mencari alternatif lain tersebut.
Menurut Eva, jika kondisinya mengharuskan untuk menaikan harga BBM, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada masyarakat. Program-program pro rakyat seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat harus disediakan lebih dulu, sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Juga rumah sakit nya harus digenjot, dan sebagainya. Kalau rakyat harus menanggung biaya yang tinggi nggak bisa. Bisa (dengan memberikan) kompensasinya,” ujarnya.
Sama halnya dengan Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, yang memberikan peluang bagi partainya mendukung kenaikan BBM bersubsidi, jika alasannya jelas. “Saya kira setelah pemerintah (Jokowi) menyampaikan keinginan menaikkan harga BBM melalui menterinya, akan kami lihat dulu. Kalau untuk kepentingan rakyat, akan kami dukung,” ujarnya.
Olly tidak mempermasalahkan jika di awal pemerintahan tahun ini, Jokowi langsung menaikkan harga BBM. Karena ada masalah yang langsung harus dihadapi pemerintahan Jokowi akhir tahun ini, yaitu kelangkaan BBM bersubsidi akibat kuotanya tidak mencukupi.
Pemerintahan Jokowi harus mencari cara menutupi kekurangan kuota tahun ini yang telah dipangkas dua juta kiloliter menjadi hanya 46 juta kiloliter. “Kebutuhan rakyat untuk BBM (bersubsidi) itu terpenuhi otomatis (dengan anggaran negara). Kalau gak ada duit ya otomatis dengan menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Sementara presiden terpilih Jokowi mengakui, kebijakan penaikan harga BBM subsidi adalah hal pertama yang harus dipecahkan untuk mengakhiri defisit ganda, defisit neraca pembayaran dan defisit perdagangan. “Kalau dua defisit tersebut bisa dipecahkan, ini akan menyehatkan anggaran kita. Jika anggaran sehat, orang percaya kita. Trust terbangun ke pemerintah dan kepada Indonesia sehingga arus investasi masuk. Ini masalah persepsi,” jelasnya.
Ditanya apakah kebijakan penaikan itu akan dilakukan segera setelah dilantik, lagi-lagi Jokowi enggan berkomentar. “Saya enggak bisa bilang sekarang. Yang penting, saya harus menjelaskan kepada rakyat bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan anggaran subsidi ke pengembangan infrastruktur, pertanian, usaha kecil, untuk solar nelayan. Sistemnya harus benar dan dipastikan tepat sasaran,” pungkasnya. (diolah dari berbagai sumber)
