Jakarta, Obsessionnews – Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto di Istana Bogor Kamis 29 Januari 2015 akan berimplikasi secara politik. Terutama bagi kelangsungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai pendukung utama Presiden Jokowi.
Menurutnya, jika PDI-P terus mendesak Presiden Jokowi untuk melantik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, maka bisa jadi PDI-P akan ditinggal sendirian. Sementara anggota partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan lebih memilih bersama Presiden dibanding harus mengikuti keinginan PDI-P.
”Maka anggota KIH akan ditanya, lebih memilih ke mana, ke KIH atau presiden, ya kalau tiba-tiba pilihannya kepada Jokowi, maka PDIP yang akan terjepit,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2015).
Refly mengatakan, selain adanya kemungkinan itu posisi Presiden Jokowi juga akan lebih kuat lantaran mendapatkan dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Karena itu, pertemuan antara kedua tokoh itu bisa diartikan sebagai ancaman bagi PDI-P, dan bisa jadi akan merubah konstelasi politik nasional.
“Coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba roda politiknya sedemikian rupa, komunikasi Jokowi lebih intens dengan KMP. Maka demikian pada suatu titik yang endorse Jokowi itu KMP,” terangnya.
Lebih dari itu, Refly juga mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan hanya gara-gara tidak melantik Budi Gunawan. Menurutnya, Jokowi dianggap tidak menabrak UUD 45. Sebab, Budi secara etika dan moral sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga pertimbangannya didukung oleh masyarakat sipil.
“Saya tidak yakin bisa di-impeach karena kan harus ke MK. Enggak masuk akal impeachmenthanya karena tidak angkat Kapolri,” jelasnya.
Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi masih menampung beberapa masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait adanya kisruh antara Polri dengan KPK. Diantaranya dari Tim 7, Wantimpres, Kompolnas, mantan Presiden BJ Habibieh, dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Albar)
