Surabaya, Obsessionnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui program-program Presiden Jokowi masih belum banyak terealisasi. Untuk itu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menilai rencana demonstrasi besar-besaran pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei besok merupakan hal wajar untuk menagih janji-janji Jokowi selama kampanye sebelum terpilih menjadi presiden. (Baca: BIN Prediksi Demo Gulingkan Jokowi Aman)
“Kami mendengar kalau besok akan ada isu demo besar-besaran. Seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia akan demo. Salah satu agenda demo menagih janji Jokowi. Memang hingga saat ini, enam bulan pemerintahan Jokowi ada program belum terealisasi. Itu sah-sah saja,” ujar Anggota DPD PDI-P Jawa Timur (Jatim), Giyanto, ketika dihubungi obsessionnews.com, Selasa (19/5).
Giyanto mengakui program Jokowi yang belum terealisasi tersebut karena transisi dari pemerintahan SBY-Boediono. Untuk merealisasikan janjinya diperlukan proses waktu yang lama dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi.
Program yang belum terealisasi antara lain bidang infrastruktur seperti tol laut dan perbaikan jalan. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu penyediaan pupuk yang cukup bagi petani.
“Dalam waktu dekat program pemerintah memang belum terasa, jika jalan belum baik, terjaminnya stok pupuk. Butuh dua tahun ke depan untuk merealisasikannya,” paparnya.
Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini, dalam evaluasi Presiden sendiri penyerapan programnya sangat lambat, yakni sekitar 40 persen. Jika memang dalam evaluasi tersebut terdapat kabinet yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, maka sah-sah saja untuk dilakukan reshuffle (perombakan) kabinet.
“Salah satu lambatnya penyerapan adalah kinerja kabinet. Tapi pengaruh utama adalah masa transisi dari pemerintahan baru ke pemerintahan baru,” tuturnya.
Untuk itu, anggota Komisi C DPRD Jatim ini mempersilahkan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait pemerintahan Jokowi. Karena sebagai partai pemerintah PDI-P juga sangat membutuhkan kritikan untuk dapat membangun bangsa secara bersama-sama.
“Kami akan lihat masukan-masukan mahasiswa, khususnya terkait program-program pemerintah yang dikawalnya. Terutama berkaitan dengan publik. Karena hal itu juga untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Terkaitnya adanya kabar demontrans menuntut Jokowi turun dari jabatannya, mantan aktivis 98 ini menganggap demontransi tersebut ditunggangi pihak- pihak yang memiliki kepentingan politik.
Terlepas dari itu, mahasiswa tidak boleh serta merta mendesak Jokowi segera lengser, karena Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri dan tata negara. Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia sudah taat hukum.
“Masukan dan kritikan yang pedas wajib kita terima untuk membangun negeri yang kita cintai ini, khususnya untuk Jatim. Semua aspirasi akan kita salurkan sesuai tupoksi, apakah lewat fraksi, atau lewat kementerian,” katanya. (Adi)
