Kamis, 16 Juli 20

PBB Sengaja ‘Diamkan’ Pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar?

PBB Sengaja ‘Diamkan’ Pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar?
* Seorang perempuan pengungsi Rohingya datang ke kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, membawa anaknya yang sakit. (BBC)

Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sengaja tidak membahas masalah hak etnik Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan bahkan menghindar mengangkat topik tersebut.

Sejak ribuan etnik muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh, 25 Agustus lalu, PBB tampak memimpin upaya tanggap darurat. Organisasi itu menyalurkan beragam bantuan dan menyampaikan pernyataan keras mengecam pemerintah Myanmar.

Namun, sejumlah orang dalam PBB dan komunitas lembaga bantuan baik di Myanmar maupun di mancanegara mengungkapkan kepada BBC bahwa empat tahun sebelum krisis saat ini berlangsung, Kepala Delegasi PBB di Myanmar (UNCT) bernama Renata Lok-Dessallien telah berupaya:

  • menghentikan pegiat HAM bepergian ke wilayah Rohingya
  • berusaha menghentikan advokasi publik mengenai krisis Rohingya
  • membungkam staf yang mencoba memperingatkan bahwa pembersihan etnik Rohingya dapat segera terjadi

Kantor PBB di Myanmar “sangat tidak setuju” dengan temuan-temuan BBC.

Caroline Vandenabeele, seorang pekerja lembaga bantuan di Myanmar, mengaku menyaksikan pertanda bahwa pembersihan etnik Rohingya akan berlangsung, beberapa tahun sebelum krisis saat ini terjadi.

AFP – Seoang pengungsi Rohingya di Kuala Lumpur menaruh sandalnya di atas poster pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi -yang bermakna mengungkapkan kemarahan berdasarkan budaya Asia selatan. (BBC)

Dia berpengalaman bekerja di Rwanda sebelum genosida pada akhir 1993 dan awal 1994. Menurutnya, saat pertama kali tiba di Myanmar, ada sejumlah kesamaan yang mengkhawatirkan.

“Saat itu saya sedang bersama sekelompok ekspatriat dan pebisnis Myanmar berbincang mengenai Rakhine dan Rohingya. Tiba-tiba seorang Myanmar berkata ‘kita seharusnya membunuh mereka seperti anjing’. Bagi saya, sikap tidak menganggap orang Rohingya sebagai manusia adalah sebuah pertanda bahwa di masyarakat ini sikap seperti itu dinilai lumrah.”

Selama lebih dari satu tahun saya menjalin kontak dengan Vandenabeele, yang telah bekerja di wilayah konflik, seperti Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Rwanda, dan Nepal.

Pada periode 2013 dan 2015, dia diterima bekerja di kantor delegasi PBB di Myanmar. Jabatannya saat itu adalah koordinator, posisi tertinggi bagi seorang pejabat PBB di sebuah negara—yang kini dijabat Renata Lok-Dessallien.

Posisi tersebut memungkinkan Vandenabeele bertindak ketika ketegangan meningkat di Negara Bagian Rakhine. Pada 2012, bentrokan antara etnik Muslim Rohingya dan etnik Buddha Rakhine menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan lebih dari 100.000 warga muslim Rohingya mengungsi ke kamp-kamp di sekitar ibu kota negara bagian, Sittwe.

Mulai dari saat itu kericuhan terjadi secara berkala dan puncaknya, pada 2016, kelompok milisi Rohingya bangkit melawan. Akan tetapi, upaya menyalurkan bantuan ke kelompok etnik Rohingya menjadi rumit lantaran warga etnik Buddha Rakhine berupaya menggagalkan pasokan bantuan untuk Rohingya, bahkan beberapa kali menyerang kendaraan pengangkut bantuan.

Kondisinya rumit bagi PBB dan sejumlah lembaga bantuan, yang menghendaki kerja sama pemerintah Myanmar dan komunitas Buddha agar bantuan kepada Rohingya dapat disalurkan. Pada saat bersamaan, PBB dan para lembaga bantuan tahu bahwa berbicara mengenai HAM dan kondisi etnik Rohingya yang tanpa kewarganegaraa akan membuat kesal banyak warga Buddha. (bbc.com)

Baca Juga:

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.