Selasa, 28 Juni 22

Parpol Tak Berideologi Lahirkan Politisi ‘Kutu Loncat’

Parpol Tak Berideologi Lahirkan Politisi ‘Kutu Loncat’

Imar
Jakarta-Sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola mengritik keberadaan partai
politik yang ada saat ini. Ia berpendapat keberadaan partai politik yang
satu dengan yang lain tidak ada bedanya.

‘’Partai politik sekarang kan sama saja, tidak mempunyai ideology, nggak
punya komitmen terhadap cita-cita kelompok yang mau diperjuangkan, nggak
ada,’’kata Tamrin dalam Diskusi DPD dengan tema Meredam Konflik Horizontal
di Daerah Dalam Tahun Politik di Gedung DPD, Jum’at (7/6/2013).

Akibatnya, hal itu membuat para politisi yang ada di partai politik menjadi
kutu loncat menjelang pemilihan umum legislatif

‘’Makanya orang-orang politisi kan mereka lompat-lompat gampang aja, karena
memang nggak beda,’’kritiknya.

Berbeda dengan pemilihan DPD, DPD menurutnya mewakili rakyat dari suatu
daerah dan bukan wakil kelompok di provinsi. ‘’Disetiap daerah itu ada
wilayah-wilayah basis dari satu tokoh tertentu dan wilayah-wilayah dari
basis tokoh tertentu itu biasanya wilayah-wilayah basis yang sudah mapan
kuat dan lama sekali serta ada loyalitas suku dan agama,’’terangnya.

Apalagi, lanjut Tamrin pemilihan anggota DPD di tiap provinsi punya potensi
bergabungnya konflik horizontal dengan konflik vertikal. ‘’Jadi pemilihan
anggota DPD ini sebenarnya trigger sector dia bisa meledakan satu potensi
konflik yang sudah lama, karena adanya pemilihan ini yang mengatasnamakan
daerah yang mengawakili sub daerah tertentu sehingga ada satu ikatan
emosional antara calon anggota DPD dari daerah lain dalam provinsi yang
sama,’’paparnya.

Sedangkan Senator asal Provinsi Maluku Utara, Abdurachman Lahabato
menekankan pentingnya kedewasaan masyarakat dalam kesiapan dalam menghadapi
suatu pemilihan politik. ‘’Di Indonesia Timur kalau pilihan seseorang
sekelompok masyarakat memilih figure tertentu karena panggilan dia dari
suku tertentu, agama tertentu maka bisa jadi itu menjadi akibat menyulutnya
konflik,’’sebutnya.

‘’Tetapi kalau setiap kelompok atau sesorang menentukan pilihan kepada
seseorang kandidat anggota DPD atau gubernur, bupati dan walikota ada
harapan yang kuat untuk sebuah perubahan atau ada sebuah kesadaran anggota
DPD itu dipilih untuk mewakili daerah maka rakyat itu tidak akan terbelah
karena suku, agama dan wilayah memang perlu ada kesadaran, ini harus
dilakukan pemerintah,’’tegasnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.