Jumat, 28 Januari 22

Parpol: Pertaruhan Ideologi dan Cengkeraman Politik Sandera

Oleh: Moh. Ilyas (Pemerhati Sosial Politik, Alumnus Pascapol UI)

DRAMA voting dalam penentuan ambang batang presiden (presidential threshold) antara 0% dan 20% pada Sidang Paripurna DPR, 20 Juli lalu, masih menyisakan cerita tersendiri. Setidaknya bagi partai-partai politik yang selama ini dianggap cukup kuat dalam menggenggam ideologinya. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai berlambang Ka’bah ini jadi salah satu partai pendukung pemerintah yang dihujani kritik di media sosial pasca-voting. Salah satu grup WhatsApp yang beranggotakan para jurnalis bahkan menjadikan PPP sebagai satu-satunya objek kritik. Dalihnya cukup beralasan: Karena PPP mendeklarasikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Klaim ini pun diperdebatkan, bahkan sebagian menganggap bahwa slogan itu sudah selayaknya dihilangkan dari tubuh PPP. Alasannya jelas, karena PPP dianggap tak mampu lagi memegang “Islam” sebagai ideologinya secara kuat.

Sikap yang ditampilkan PPP dalam voting UU Pemilu dengan bergabung ke partai penguasa tersebut kemudian menghidupkan lagi memori umat terhadap partai yang baru-baru ini membuat keputusan kontroversial, yaitu mendukung Basuki T Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI putaran kedua. Keputusan tersebut membuat publik tersentak, mengingat PPP merupakan satu dari dua partai politik, bersama PKS, yang masih teguh menjadikan Islam sebagai asas partai. Maka kala itu, tak sedikit publik yang kemudian memunculkan sindiran keras semisal: “Tidak ada kiai dan ulama yang mampu merukunkan PPP Kubu Djan Faridz dan Romi. Ternyata hanya Ahok yang bisa menyatukan”.

Kritik terhadap PPP semakin keras setelah Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) dalam pidato politiknya pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, 21 Juli 2017, menyatakan, “PPP adalah Jokowi dan Jokowi adalah PPP.”

Dalam konteks ini, tentu tidak hanya PPP yang layak dikritik. Partai-partai pro-penguasa lainnya, seperti PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, hingga PDI Perjuangan, juga patut dipertanyakan idealisme dan ideologinya. Sebab, partai-partai tersebut selalu mengamini kebijakan-kebijakan pemerintah, seolah tak peduli terhadap nasib rakyat yang menjadi korban dari kebijakan tersebut. Partai-partai ini lebih terlihat sebagai partai pro-pemerintah dibanding partai pro-rakyat.

Untuk sekadar menyebut contoh, ketika Jokowi mencabut subsidi tarif dasar listrik, menaikkan harga BBM, menaikkan tarif administrasi STNK serta BPKB, di mana partai-partai tersebut? Atau ketika kebijakan Jokowi lebih pro-asing sebagaimana temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut paket kebijakan ekonomi Jokowi lebih pro pada korporasi asing dan kelas kakap, sehingga hanya semakin memperlebar kesenjangan di masyarakat. Belum lagi kebijakan utang yang terus digenjot oleh pemerintahan Jokowi meskipun penggunaannya menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tidak produktif, sehingga hanya jadi beban anak-cucu kita?

Sejatinya, jika partai-partai ini benar-benar peduli pada rakyat, berani bersuara lantang dan menyatakan penolakan. Tetapi nyatanya, kebijakan-kebijakan tersebut lewat begitu saja dari perhatian parlemen.

Ini belum lagi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah. DPR tampaknya masih adem-ayem saja merespon Perpu ini meskipun alasan kegentingan yang melatari penerbitan perpu tersebut patut dipertanyakan, selain kehadirannya juga berpotensi mengekang demokrasi dan hak asasi warga negara.

Apakah sebagian besar anggota partai politik di parlemen sudah benar-benar berubah haluan mengabdi pada pemerintah, bukan rakyat?

Rapuhnya Ideologi Parpol

Drama voting yang diwarnai aksi Walk Out Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN beberapa waktu lalu itu seperti membawa kita kembali pada pertanyaan, “masih pentingkah ideologi bagi partai politik?”

Pertanyaan ini tentu tak hendak menghapus jejak ideologi partai politik. Tetapi drama tersebut menjadikan ideologi parpol tak hanya sebagai bahan pujian, tapi sekaligus juga hujatan. Ia dipuji ketika sesuai dengan trademark dan apa yang diperjuangkan dalam realitas pergumulan sosialnya. Tetapi ideologi juga dihujat ketika ia hanya dijadikan lipstik alias pemerah bibir parpol belaka.

Ideologi dipandang tak lebih sekedar gincu pemerah saja. Ia tak memiliki substansi terhadap apa yang diperjuangkan partai. Ideologi hanya jadi alat untuk menarik massa sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan sejauh mana ia memandu kebijakan-kebijakan parpol ketika dibumikan. Ideologi tak memiliki bekas dalam policy parpol yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Ideologi parpol kian rapuh. Bahkan tak sedikit yang menyebut ideologi parpol itu sudah punah alias pudar. Ini mengingat bahwa partai-partai politik kini sudah semakin terbuka dan bergeser ke tengah. Namun begitu, ketika ideologi itu masih disematkan pada partai, ia semestinya mampu menjadi inspirasi dalam memperjuangkan people will.

Produk yang dilahirkan dari rahim partai harus seiring dengan nafas rakyat. Kehendak partai tak boleh berseberangan dengan kehendak rakyat. Oleh karena itulah partai ditempatkan sebagai salah satu pilar demokrasi, yang menandai dirinya dengan adagium “Vox Populi Vox Dei”, yang secara letterlijk berarti “suara rakyat adalah suara Tuhan”, meskipun secara epistemologi (logika material) terjemahan ini dianggap salah dan bersifat manipulatif, karena tidak mungkin suara rakyat disamakan dengan suara Tuhan, mengingat rakyat bisa saja salah, sedangkan suara Tuhan tidak mungkin salah. Dengan demikian, parpol harus concern pada ideologinya, karena ia merupakan visi yang komprehensif, yang kemudian menginspirasi kerja-kerja dan kebijakan yang hendak dijalankan.

Politik Sandera

Namun demikian, kebijakan-kebijakan parpol pendukung penguasa di atas tidak melulu dilatari persoalan ideologi. Harus diakui, partai politik pro-penguasa begitu sumir menempatkan diri dalam mengikuti arus politik dewasa ini. Di satu sisi mereka harus berhadapan dengan rakyat, tetapi di sisi lain juga harus siap menghadapi ‘tekanan’ penguasa.

Bahkan konon, dalam keputusan UU Pemilu, langkah yang mereka pilih lebih dilatari karena adanya politik sandera. Mereka tersandera dengan berbagai persoalan. Mulai dari sandera selembar SK, seperti yang dialami PPP pasca-terbelit dualisme kepengurusan yang tak berujung hingga saat ini, hingga tersandera kasus hukum seperti yang membelit Golkar dan PKB.

Sandera-sandera politik dan hukum ini akhirnya membuat mereka bergerak berjalan mengikuti agenda setting pemilik kepentingan. Dampaknya kemudian, apa yang tebersit dalam pikiran para aktor politik itu bukan lagi ideologi, melainkan bagaimana mengikuti alur skenario yang diciptakan. Sehingga tak ada lagi substansi dari status atau ideologi yang disematkan pada partai tersebut, apakah ia partai sekuler, nasionalis, nasionalis-religius, dan seterusnya. Ideologi hanya tersurat dalam AD/ART, tidak terejawantah dalam kebijakan, arah politik, dan mindset pelaku-pelaku partai di dalamnya.

Oleh karenanya kuatnya politik sandera ini, barangkali tepat kiranya jika pada akhirnya kita meletakkan ideologi tak lebih dari sekadar pemanis bibir belaka. Ideologi parpol ini hanya ada dan dikampanyekan di saat momentum elektoral saja, seperti Pileg, Pilkada, dan Pemilu saja.

Wallahu a’lamu bi al-shawab

RJA DPR RI, Kalibata, 21 Juli 2017
Pukul 22.12 WIB.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.