Kupang, Obsessionnews.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam akan melaporkan diskriminasi yang dirasakan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Aitaman, Kabupaten Belu, dan rakyat miskin di Pulau Kera, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Usamah datang ke Pulau Kera yang jaraknya kurang lebih 30 mil dari Kota Kupang Selasa (28/11/2017). Kunjungan ke pulau itu masuk dalam rangkaian program Kafilah Dakwah Parmusi di daerah perbatasan NTT dan Timor Leste. Usamah datang guna melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana.
Beberapa sehari sebelum datang ke Pulau Kera, Usamah lebih dulu menemui pengungsi eks pengungsi Timor Timur di Desa Aitaman. Dalam dialognya dengan Ketua Guru Katolik Mama Helena, Usamah menerima laporan bila beras miskin di desa tersebut yang biasa diterima untuk 189 kepala keluarga masing-masing 60 Kg, pada 2017 hanya diterima untuk 60 kepala keluarga.
Helena mengeluhkan perhatian terhadap masyarakat setempat yang sudah berintegrasi dengan NKRI dari waktu ke waktu perhatian pemerintah semakin berkurang “Kami bersyukur masih ada organisasi sosial seperti Parmusi yang sudah mau datang menengok kami,” tuturnya, Minggu (26/11).
Sedangkan kondisi masyarakat di Pulau Kera adalah pendatang yang berasal dari Suku Bajo dan Buton. Meski sudah tinggal turun menurun sejak tahun 1917 warga di sana tidak pernah mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan. Implikasinya mereka tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya.
Mereka lanjut Usamah, sama sekali tidak tersentuh program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal penghuni di Pulau Kera hidup berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 1 juta per bulan.
“Presiden harus tahu bagaimana mungkin setiap bulan keliling daerah membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, tapi di tempat ini masih ditemukan 450 jiwa hidup dalam kemiskinan, dan ketidakpastian dan terancam buta huruf. Bahkan mereka pernah kelaparan empat bulan. Mereka warga negara Indonesia tapi tidak mendapatkan hak-hak yang dijamin Undang-Undang,” ujar Usamah di Kupang, Kamis (30/11/2017).
Usamah begitu miris campur sedih melihat kehidupan masyarakat di Pulau Kera yang letaknya tidak jauh dari Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT. Menurutnya, di setiap sudut mata memandang yang ada hanya terlihat gubuk-gubuk bambu yang sudah reot. Mereka masih ada yang tidur beralaskan pasir, kekeringan, lebih parah lagi terdapat 70 anak-anak usai wajib belajar buta huruf karena tidak sekolah
“Ini ironis Presiden sudah mencanangkan Kartu Indonesia Pintar tapi masih ada rakyatnya yang buta huruf karena tidak mendapat kesempatan belajar,” jelasnya.
“Secara administrasi kependudukan, dari laporan masyarakat mereka belum diakui oleh pemerintah daerah. Sudah puluhan tahun mengurus KTP tapi tidak pernah dilayani. Alasannya mereka dianggap masyarakat imigran. Padahal kami ini rakyat indonesia,” tambahya.
Arsyad, seorang warga di tempat itu mengungkapkan, masyarakat Pulau Kera sudah berkali-kali mengurus KTP dari tahun 1978 tapi sampai saat ini belum bisa. Masyarakat pun akhirnya merasa didiskriminasi dan dirugikan karena dengan itu, mereka sampai saat ini tidak bisa mendapatkan hak-hak sosialnya.
“Masyarakat di sini tidak punya KTP, tidak punya surat nikah, dan tidak punya kartu keluarga. Keberadaan kita tidak diakui. Alasannya kita dianggap warga imigran. Padahal sudah bertahun-tahun pendahulu kita tinggal di sini,” ungkapnya.
Yang bikin kesal, kata dia, warga di Pulau Kera ini baru dianggap sebagai masyarakat Kabupaten Kupang jika mendekati tahun politik, baik itu Pilkada Pileg, ataupun Pilpres. Rayuan gombal para politisi untuk memperjuangkan hak-hak sosial mereka terlihat kencang berkumandang hanya karena ingin mendapatkan suara dan dukungan.
“Meski kita tidak punya KTP tapi kita diminta untuk memilih,” tandasnya.
Yusril Mahendra satu-satunya ustadz di Pulau Kera merasakan diskriminasi itu, karena tidak mendapatkan layanan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat, masyarakat di tempat ini jika ada yang sakit harus dibawa ke rumah sakit di Kota Kupang. Sementara mereka tahu biaya perawatan di rumah sakit mahal, sedangkan penghasilan warga sebagai nelayan di bawah Rp 1 juta.
“Istri saya melahirkan di tengah-tengah laut dalam perjalanan menuju rumah sakit di Kupang. Memang kami diterima masuk tapi kan harus bayar, karena tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis seperti BPJS atau ASKES. Jadinya terpaksa waktu itu bayar Rp 5 juta. Padahal saya punya Rp 500 ribu,” ungkapnya.
Dalam kunjungan ke Pulau Kera Parmusi menjadikan masyarakat di kampung itu sebagai desa binaan atau desa madani melalui pembinaan iman dan takwa, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal itu sesuai dengan tujuan dari gerakan dakwah Parmusi. (Albar)
