Minggu, 31 Mei 20

Parliament Lockdown

Parliament Lockdown

 

Oleh: Dr Zulkifli S Ekomei, Aktivis senior 

Sebelum melanjutkan tulisan ini, saya ingin mengingatkan suatu kejadian yang pernah terjadi di tahun 1999 – 2002, dilakukan oleh beberapa orang yang duduk di MPR, yang setelah saya pelajari berdasar data dan fakta serta kesaksian beberapa mantan anggota MPR, sebut saja para *”penghianat Senayan”*, telah mengubah konstitusi karya agung para pendiri negeri ini yaitu UUD’45, sehingga kemudian yang berlaku sekarang adalah UUD’45 palsu atau UUD 2002 dalam hukum ketatanegaraan kita.

Beberapa hal yang sangat mendasar yang telah dilakukan oleh mereka, salah satunya adalah kedaulatan yang tadinya ada di tangan rakyat telah dirampok oleh mereka melalui partai-partai, sehingga partai-partai sangat dominan menentukan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Bupati dan menentukan siapa saja yang bisa menjadi legislator baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak para pejabat yang terpilih melalui pilpres, pilkada dan pileg, selain kapasitasnya dan kualitasnya di bawah standard, juga bermental penjahat, menjadi koruptor, menjadi calo proyek, menjadi pejabat yang gampang disuap. Demokrasi berbiaya tinggi 24 trilyunan dari APBN uang rakyat ditambah trilyunan untuk menjadi presiden dan wakil presiden ditambah belasan trilyun untuk menjadi gubernur, bupati dan wakil rakyat, membawa dampak sikap hidup materialisme, hedonisme dan hancurnya mentalitas jujur dan etos kerja generasi bangsa dan selalu muncul koruptor kelas kakap yang bernilai trilyunan.

Perubahan UUD’45 itu juga diistilahkan sebagai kudeta konstitusi dan hari ini pula, kita telah tiba di puncak piramida keterpurukan bangsa.

Sebelum merebaknya pandemi Covid – 19, para *penghianat Senayan* sedang sibuk membahas Omnibus Law, suatu kumpulan hukum yang jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemilik modal, para bandar yang selama ini membiayai partai-partai di setiap kegiatannya, memang ada beberapa partai yang terkesan tidak masuk kategori ini tapi sangat sulit melakukan pembuktian, karena mereka tidak pernah memungut iuran anggota, sehingga patut dipertanyakan darimana mereka menghidupi partainya.

Lalu saat terjadi Pandemi Corvid-19 hingga hari ini, makin terlihat betapa amburadulnya pemerintahan yang dibentuk oleh mereka, fenomena yang menarik untuk dicermati belakangan adalah terjadinya diskoordinasi antara presiden dengan menterinya dalam keputusan lockdown. Dalam pidatonya Jokowi melarang dan akan memberi sangsi atau menindak tegas yang melanggar jika daerah memutuskan melakukan lockdown, tapi kemudian menteri dalam negeri memberikan ijin lockdown, dan hal ini sudah diterapkan di Tegal salah satunya. Hal ini membuktikan terjadinya krisis kepercayaan pada pemerintah, menyusul krisis keuangan yang kian sulit diatasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar menggila, pertumbuhan ekonomi mungkin kurang dari 5%, kemiskinan hanya turun 1% apalagi sekarang dengan anjuran “stay at home” dan “work from home”, makin meneguhkan tingkat kemiskinan yang nyata.

Yang sangat disayangkan, para *”penghianat Senayan”* nyaris tidak terdengar suaranya, bahkan terkesan menghilang. Mereka yang seharusnya bertanggungjawab atas segala kesemrawutan ini, menjadi garda terdepan rakyat pemilihnya, justru tak terlihat batang hidungnya, bahkan kiprahnya, sehingga pantas untuk dinyatakan sebagai *”Parliament Lockdown”*. Tak ada suara, hening, dan tak ada pergerakan.

Jika kondisi ini berlangsung terus bisa dipahami kalau kemudian rakyat mencabut mandat mereka dan mengambil kembali kedaulatannya dengan cara apapun dan lalu mengembalikan konstitusi dasar ke asalnya, yakni UUD’45 yang asli. Dari sini kita kembali membangun harapan, karena warisan terbaik dari para pendiri bangsa adalah ”politik harapan”, bukan ”politik ketakutan”. Republik ini berdiri di tiang harapan : merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, jika kita kehilangan harapan, maka kita juga kehilangan identitas sebagai bangsa.

Krisis ekonomi dan keuangan juga kesehatan (pandemik) memang tidak hanya melanda negeri ini, seluruh dunia mengalaminya, namun setidaknya, banyak pemimpin negara lain membuktikan kapasitas dan kualitas kepemimpinan mereka. Pemimpin yang mengerti cara bertahan dan melindungi rakyatnya; mensubsidi rakyatnya selama lockdown dengan cara potong gaji, urunan dan lain-lain. Di Indonesia? Boro-boro urunan, cicilan kredit saja bermasalah, sementara para wakilnya entah raib dimana. Maka “Lockdown Parliament” itu adalah hal yang paling cocok untuk mereka yang memperalat rakyat demi naik ke kursi kekuasaan. Dengan “Parliament Lockdown”, akan memaksa para pemimpin itu insaf dan instrospeksi diri bahwa ruang kebebasan yang memungkinkan mereka berkuasa hanya bisa dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggung jawab dan penghormatan pada rakyat pemilihnya, dan Tuhan yang memberi mereka amanah berupa kekuasaan.

Bermula dari keinsafan para pemimpin di pusat kekuasaan, semoga akan mengalir berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan.

Semoga…
Salam Patriot Proklamasi

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.