Jumat, 24 September 21

Paripurna Sahkan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas

Paripurna Sahkan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas

Jakarta, Obsessionnews – ‎Rancangan Undang-Undang (RUU) atas perubahan Undang-Undang (UU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Keputusan ini disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa‎ (23/6/2015).

Dalam sambutannya di ruang sidang Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sareh Wiyono‎ mengatakan revisi UU KPK menjadi prioritas utama dalam Prolegnas 2015 mengantikan RUU atas perubahan UU No. 33/2004 tentang penyimpanan keuangan pusat dan daerah yang akan diusulkan dalam prioritas 2016.

“Akhirnya, Baleg dapat menyetujui usulan tersebut dan meminta kepada pemerintah untuk tidak menarik kembali atas usulan tersebut,” kata Sareh Wiyono.

Dari 10 fraksi yang hadir hampir tidak ada yang mempersoalankan ‎revisi UU KPK. Semua anggota DPR sepakat bahwa revisi perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Terlebih, proses ini sareh sudah dilakukan pembahasan yang matang antara Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Meski DPR satu suara untuk ‎revisi UU KPK. Namun, ditataran eksekutif revisi tersebut justru banyak mendapat penolakan. Salah satunya dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tiba-tiba mengaku tidak pernah merasa mengajukan ke DPR agar UU KPK direvisi.

Kemudian, Menteri Koordinator Politik dan dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto juga menyatakan tidak sepakat dengan adanya revisi KPK. Ia menganggap UU KPK saat ini masih cukup relevan. Bahkan, Presiden Joko. Widodo ikut menolaknya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.