Jumat, 27 November 20

Para Warga Non-Muslim Aceh Menolak Daerahnya Disebut Intoleran

Para Warga Non-Muslim Aceh Menolak Daerahnya Disebut Intoleran
* Monica Malau, pemuda Katolik, memberikan kesaksian toleransi di Aceh, dalam pertemuan pemuda lintas agama, di Café Dhapu Kupi, Banda Aceh, Selasa (17/12/2019). (Foto: Serambi)

Banda Aceh, Obsessionnews.com – Warga non Muslim di Aceh menolak hasil survei Kementerian Agama RI yang menempatkan Provinsi Aceh pada ranking terbawah (urutan 34) dalam indeks kerukunan umat beragama di seluruh provinsi di Indonesia.

Rilis tersebut sama saja ingin mengatakan jika Aceh menjadi daerah yang paling intoleran. Bukan hanya tokoh Islam, tokoh nonmuslim juga melontarkan kritik dan protes terhadap hasil survei Kemenang tahun 2019 ini karena dianggap terlalu tendensius.

Idaman Sembiring, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh dari unsur Kristen, adalah salah satu tokoh Kristen yang menyampaikan keberatan atas hasil survei itu. Ia mengatakan Syariat Islam di Aceh tidak menjadikan Aceh intoleran.

“Syariah Islam itu tak berlaku bagi nonmuslim. Bagi kami umat Kristen merasa lebih Kristen (lebih taat dalam menjalankan agama, red) ketika hidup di Aceh yang berlaku Syariat Islam,” kata Idaman Sembiring dalam pertemuan tokoh lintas agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh di Banda Aceh, Senin (16/12/2019).

Salah tokoh muda lintas agama, yakni Monica Malau dari Katolik juga keberatan dengan hasil rilis Kemenag. Selama hidup di Aceh, ia merasa tidak ada tindakan diskriminatif yang ditunjukan terhadap umat Katolik. Ia menilai rilis itu tidak sesuai dengan realita di lapangan.

“Sebagai penganut Katolik, saya merasa tidak ada diskriminasi tinggal di Aceh. Teman-teman saya dari kalangan Islam, baik di kantor maupun di lingkungan tempat tinggal, semua baik, tidak ada perbedaan perlakuan,” ujar Monica Malau, tokoh muda Katolik di Banda Aceh.

Monica Malau adalah salah satu dari sejumlah pemuda lintas agama yang hadir dalam pertemuan pemuda lintas agama yang digelar Subbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Aceh, di Café Dhapu Kupi, Banda Aceh, Selasa (17/12/2019).

Para tokoh muda lintas agama (Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam) ini membantah klaim Aceh sebagai daerah dengan indeks kerukunan beragama terendah di Indonesia.

Menurut mereka, orang Islam di Aceh sangat toleran, sangat menghargai keberadaan orang yang berbeda agama. Monica Malau menceritakan, dirinya terlahir di Aceh, sekolah, kuliah hingga bekerja semua berlangsung di Banda Aceh.

Sejak kecil dia mengaku sudah menyaksikan kebaikan, tolong-menolong sesama manusia dan sikap toleransi warga Aceh. “Saat tsunami menerjang Aceh pada Desember 2004, saya masih kelas 6 SD. Saat itu saya sedang di Medan bersama orangtua,” kata dia.

“Ketika kembali ke kediaman kami di Lamprit yang ikut terkena tsunami, saya menyaksikan para tetangga menyelamatkan benda-benda dari rumah kami. Padahal kami beda agama dengan tetangga, tapi mereka tetap membantu menyelamatkan harta benda kami,” ujar Monica.

Saat kuliah di Fisip Unsyiah, Monica mengaku awalnya sempat menggunakan jilbab. Alasannya biar nggak risih dan janggal karena teman-temannya semuanya memakai jilbab. Kemudian ada dosen yang menyarankan kepadanya untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya.

“Kata dosen itu, tidak apa-apa tak pakai jilbab, biar nampak ada keragaman. Lalu saya pun tidak lagi menggunakan jilbab,” sambung Monica.

Sementara Winner, pemuda Buddha di Banda Aceh, mengaku aman-aman saja baginya tinggal di Aceh. Winner adalah penduduk baru di Banda Aceh. “Saya asli Medan. Semula tinggal di Jakarta dan baru dua tahun tinggal di Banda Aceh,” tutur Winner dalam pertemuan tersebut.

Winner menambahkan, semula dirinya sempat was-was ditugaskan ke Aceh. Tapi, setelah sampai dan bertugas di Aceh, tidak masalah apa pun terkait hubungan antaragama.

“Aman-aman saja. Vihara ada tiga di Banda Aceh. Kami dapat beribadah dengan aman dan nyaman, tidak ada gangguan,” sebut Winner.

Sebelum para tokoh muda lintas agama di Aceh menyatakan sikapnya, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Aceh sudah menyatakan menolak dengan hasil survei Kemenag yang dianggap terlalu tendensius.

“Kami menolak indeks kerukunan umat beragama dari Kemenag yang menyebut Aceh paling bawah. Itu tidak berdasar, karena metedologi yang dipakai tidak jelas, tidak ilmiah,” ujar Ketua PW Parmusi Aceh Bahrom Muhammad Rasyid usai penutupan Musyawarah Wilayah Parmusi Aceh, di Banda Aceh, Minggu (15/12).

Menurutnya, hasil indeks kerukunan itu tidak jelas, karena tidak ada warga non muslim di Aceh yang sampai saat ini menyatakan mereka terusik, kecewa atau dirugikan dengan adanya pemberlakukan Syariat Islam. Justru sebaliknya, mereka merasa terayomi dan terlindungi hak dan kewajibannya.

“Tidak ada warga non muslim di Aceh yang menyatakan mereka dirugikan dengan adanya Syariat Islam di Aceh. Semua umat beragama hidup damai di Aceh dalam kebersamaan,” ujarnya.

Tanpa menyebutkan daerah mana, Bahrum menilai dalam beberapa kasus justru banyak daerah-daerah lain yang tidak toleran dengan banyaknya kasus yang bermuatan SARA. “Mereka yang menganggap Aceh intoleran, itu sebenarnya orang-orang yang tidak suka dengan Syariat Islam,” jelasnya.

Dengan adanya indeks tersebut, maka dalam keputusam Muswil IV ini muncul rekomendasi, yakni Parmusi Aceh mendesak Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan unsur terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi dan dialog terbuka antara Pemeintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Agama.

“Klarifikasi dan dialog terbuka ini perlu agar isu yang menyudutkan Aceh soal indeks kerukunan umat beragama ini tidak menjadi bias,” tuturnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.