Senin, 13 Juli 20

Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Tolak RUU HIP

Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Tolak RUU HIP
* Larangan komunis PKI

PERNYATAAN SIKAP ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KEDIRI RAYA (Kota & Kabupaten Kediri) Jawa Timur

 

Menyikapi kondisi kebangsaan & kenegaraan yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya gejala infiltrasi masif ideologi komunisme dan sosio-Marxisme ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) , maka kami selaku elemen masyarakat yang menjadi bagian dari Bangsa & Warga Negara Indonesia yang selalu berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan kemurnian ideologi bangsa & negara yaitu Pancasila , menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, tidak dicantumkannya Tap no.XXV/MPRS/1966 Jo TAP No.I/MPR/2003 tentang larangan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme sebagai konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila mengindikasikan kuat adanya anasir Komunisme/Marxisme-Leninisme yang menghendaki perumusan pengertian Ideologi Pancasila tidak berseberangan dengan isme Komunis/Marxis sebagai ajaran anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti agama . Hal ini selain mengabaikan beberapa Ketetapan MPR/MPRS sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan tetap di wilayah Republik Indonesia, juga sekaligus merupakan pengingkaran dan penelikungan terhadap Pancasila selaku falsafah dan ideologi bangsa, lebih khusus terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Sila Pertama Asas Pancasila dan norma paling fundamental dalam kehidupan berbangsa & bernegara bagi segenap rakyat Indonesia .

Kedua, pengajuan RUU HIP mengindikasikan adanya upaya pendegadrasian pemahaman Ideologi Pancasila dari pokok-pokok pikiran yang utuh, komprehensif dan integratif yang terwujud berupa Lima Sila fundamental sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang termaktub secara lugas dan tegas dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 dan telah menjadi Konsensus Nasional Para Pendiri Bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 . Hal itu tampak dari eliminasi norma-norma dasar Pancasila sedemikian rupa sehingga menjadi Trisila dan bahkan hanya sila tunggal yang disebut Ekasila , dimana upaya pendegradasian Pancasila ini bisa digolongkan sebagai sebuah cacat ketatanegaraan karena melakukan perombakan atau amandemen frontal terhadap ideologi Pancasila yang notabene menjadi sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan perangkat hukum yang berderajat di bawahnya yaitu Undang-Undang .

Ketiga, proses legislasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dilakukan dalam kondisi kegentingan pandemi Covid 19 terlalu dipaksakan dan terindikasi melanggar Tata Tertib Dewan dalam Tata Cara Pengambilan Keputusan karena mengabaikan urgensi nasional, jelas merupakan upaya berlebihan untuk menelorkan produk perundangan yang tidak mendesak dilakukan guna merombak pemahaman ideologi Pancasila yang sesungguhnya telah tuntas dijabarkan oleh berbagai Ketetapan MPR RI yang selaras dengan muatan Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945 , sehingga upaya pengusungan RUU HIP oleh sebagian anggota dewan ini patut dicurigai sebagai bagian dari gerakan anti Pancasila atau sekurang-kurangnya pengkerdilan Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan kamuflase kemasan Haluan Ideologi Pancasila .

Bertolak dari ketiga point krusial tersebut di atas, maka sebagai wujud kepedulian akan keutuhan dan kemurnian ideologi Pancasila ~ dengan menilik hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ~ kami sebagai tokoh masyarakat dan pemuka umat di wilayah Kediri Raya menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya RUU HIP ini , dan dengan ini menyatakan sikap tegas sebagaimana berikut :

*1. Menolak keras Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan menuntut agar seluruh upaya legislasi yang dilakukan baik perumusan, pembahasan dan pengesahannya untuk segera dihentikan* .

*2. Menuntut Pimpinan & Paripurna Sidang DPR RI untuk membatalkan proses legislasi RUU HIP yang berpotensi merombak, mengkerdilkan dan mendegradasi Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia* .

*3. Menuntut Pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk tidak mengesahkan RUU HIP yang berpotensi menjerumuskan bangsa ini ke dalam perpecahan serta mengusut tuntas inisiatornya yang amat dimungkinkan membawa misi yang mengancam keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945* .

*4. Menyerukan kepada seluruh rakyat, ulama dan cendekiawan, tokoh masyarakat serta para aktivis yang peduli terhadap keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 untuk mewaspadai bangkitnya gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif yang melempangkan jalan penguasaan anasir komunis melalui kemasan investasi, kucuran bantuan atau sejenisnya* .

*5. Meminta dengan hormat kepada Garda Terdepan Bangsa yaitu TNI, Polri dan segenap unsur ketahanan masyarakat yang berjiwa nasionalis untuk segera melakukan tindakan masif terhadap setiap propaganda berbau Komunisme-Marxisme yang beredar di masyarakat sebagai bentuk pembentengan terhadap keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila & UUD 1945* .

Demikian Pernyataan Sikap Bersama ini dibuat, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala selalu melindungi Bangsa & Negara Indonesia tercinta ini . Amin Ya Rabbal ’alamin .

Kediri, 6 Juni 2020

Kami Yang Menyatakan Sikap

Para Ulama & Tokoh Masyarakat Kediri Raya

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.