Sabtu, 25 September 21

Para Menteri Jokowi Sering Lakukan Human Error

Para Menteri Jokowi Sering Lakukan Human Error

Jakarta, Obsessionnews – Kabinet Kerja sudah masuk bulan kesembilan, tetapi konsolidasi pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga rampung. Dampak negatifnya, begitu sering muncul permasalahan akibat human error yang dilakukan para menteri.

“Karena itu, Presiden Perlu mengkaji lagi loyalitas dan kapabilitas para menteri. Sebab, masyarakat akar rumput sekali pun bisa merasakan pemerintahan sekarang ini belum efektif,” tutur Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews, Minggu sore (5/7/2015).

Ia menyebut, masalah terakhir yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti kecolongan adalah protes komunitas pekerja terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/ 2015 tentang tata cara pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, ungkap Bambang, anggota kabinet juga melakukan human error sehingga menyulut kebisingan di ruang publik. Baru-baru ini, seorang menteri bertutur kepada pers bahwa ada menteri yang mengejek presiden.

“Sebelumnya lagi, Menkumham Yasona Laoly menjalankan agendanya sendiri dalam merespons sengketa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” tambahnya.

Bahkan, lanjut Bambang, human error pun terjadi pada komunikasi antara Presiden dengan Wapres. Pertama, terjadi pada isu tentang organisasi PSSI. Wapres memerintahkan Menpora mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Namun, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya dan meminta Menpora mempertahankan pembekuan PSSI.

“Kedua, terjadi pada isu tentang revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi, tetapi Presiden menolak revisi dimaksud,” tandas Anggota Komisi III (Hukum) DPR RI.

Rangkaian human error tersebut, menurut Bambang, membentuk persepsi negatif di benak publik. Soliditas kabinet belum terbangun sehingga pemerintahan ini belum efektif bekerja. “Kasus PP No.46/2015 hingga beras plastik mencerminkan rendahnya kapabilitas beberapa menteri. Presiden juga terus diganggu oleh perilaku menteri berloyalitas ganda,” bebernya.

“Karena itu, bukannya mengada-ada jika ada desakan reshuffle kabinet. Human error di Kabinet tidak saja memprihatinkan, namun juga memalukan,” ungkapnya pula. (Ars)e

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.