Imar
Jakarta-Pemerintah provinsi Papua menyatakan kesetujuannya jika pemerintah pusat melakukan renegosiasi terhadap keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT. Freeport. Namun renegosiasi harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di Papua.
“Kita minta renegosiasi harus melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, MRP dan DPRD,”kata
Wakil Gubernur Klemen Tinal saat bertemu dengan Wakil Ketua DPD La Ode Ida di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Klemen menyebutkan alasan pelibatan pihak-pihak yang disebutkannya itu.”Undang Undang menjamin itu,”tegasnya.
Dalam pandangannya, perusahaan tambang Freeport hanyalah sebuah pertambangan biasa. “Mari kita anggap dia biasa,”ujarnya.
Renegosiasi Freeport itu mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPD La Ode Ida. “Hal-hal yang tersembunyi yang lain dari Freeport harus dibuka secara transparant,”kata La Ode
