Senin, 20 September 21

Pansus Pelindo II Tujuannya Mencopot RJ Lino?

Pansus Pelindo II Tujuannya Mencopot RJ Lino?

Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki mempertanyakan pernyataan apa sebenarnya tujuan dari dibentuknya Pansus II oleh DPR. Ia tidak yakin, Pansus dibuat untuk membongkar kasus serta membenahi tata kelola perusahaan plat merah ini.

Menurutnya, tidak lain dan tidak bukan, dibentuknya Pansus ini hanya ingin Menteri BUMN Rini Soemarno  mencopot Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan menangkap seorang pengusaha di belakangnya. Namun, ‎kenyataannya untuk mencopot RJ Lino dianggap tidak mudah.

“Yang diincar Pansus itu bukan Rini, karena Rini bukan cukongnya RJ Lino. Jusuf Kalla (JK) cukongnya RJ Lino,” katanya, Kamis (12/11/2015).

Masnur merasa heran mengapa DPR terlalu ngotot membentuk Pansus kalau tujuannya hanya ingin memecat RJ Lino. Pasalnya, dari beberapa kasus tidak ada satupun Pansus DPR yang berakhir dengan jelas arahnya. Misalnya, Pansus Century yang juga tidak jelas hasil akhirnya.

“Pansus apa yang selesai di DPR? Tidak ada. DPR kita ini latah seperti LSM juga, semua  ini berkaitan dengan duit (materil). Itu tujuan dibentuk Pansus ini,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pembentukan Pansus ini dari awal memang targetnya bukan ranah hukum, melainkan politik. Artinya kata dia, Pansus dijadikan alat politik oleh DPR untuk menekan pemerintah. Sebab ia mengakui potensi kerugian ‎ini memang lebih besar dari kasus skandal Bank Century seperti yang dikatakan oleh Ketua Pansus Rieke Diyah Pitaloka.

“Pertanyaannya berapa aset Pelindo II ini sebenarnya? Karena urusannya bongkar muat barang, ini urusannya triliunan,” tuturnya.

‎Perlu diketahui, sejak disahkan pada Oktober lalu, Pansus telah memanggil beberapa nama, seperti mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang kini Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal  Budi Waseso, Kepala Badan Reserse kriminal Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, serta Jaksa Agung HM. Prasetyo.

Pansus ini terdiri atas 30 anggota Dewan yang berasal dari 10 fraksi. Pengusutan dilakukan terkait dengan kasus dwelling time dan pengadaan 10 crane yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp54 miliar. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.