Sabtu, 8 Oktober 22

Pansus Pelindo Akan Panggil Menhub

Pansus Pelindo Akan Panggil Menhub

Jakarta, Obsessionnews – Pantia Khusus (Pansus) Pelindo DPR RI berencana memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatitus Jonan untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelindo, baik dalam persoalan korupsi maupun perpanjangan konsensi dari JICT ke perusahaan asal China, HPH.

‎”Kami agenda tanggal 11 sampai 14 kami akan memanggil para konsultan terkait Pelindo dan termasuk Menteri Perhubungan Jonan untuk memberi keterangan,” ujar anggota Pansus Pelindo, Junimart Girsang di DPR, Jumat (30/10/2015).

Junimart mengatakan, sejauh ini Pansus sudah memanggil berbagai pihak untuk dimintai keteranganya. Seperti, Kepala Bareskrim Anang Iskandar, Kepala BNN, Budi Waseso, Jaksa Agung, HM Prasetyo, dan juga Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Menurutnya, berdasarkan hasil keterangan para saksi, banyak ditemukan sesuatu yang ganjal di Pelindo II.

“Dari situ sementara disimpulkan bahwa persoalan ini harus disikapi secara seriu karena ada dugaan banyak penyimpangan, bukan hanya pengadaan 10 mobile crane,” tuturnya.

Anggota Komisi III ini menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pansus ini semua pihak bisa diundang untuk dihadirkan dalam sidang. Termasuk juga Presiden Joko Widodo atau pun Wakil Presiden Jusuf Kalla. ‎”Presiden saja bisa dipanggil, apalagi Wapres, inikan untuk kepentinagan rakyat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (29/10) Pansus menggelar rapat dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo dengan Jampidsus, Widyopramono dan Jamdatun, Noor Rocmat. ‎ Pansus mempertanyakan Legal Opinion (LO) yang diberikan Jamdatun karena dijadikan dasar hukum oleh PT.Pelindo II untuk melakukan perpanjangan konsesi dari JICT ke perusahaan asal China, HPH.

Perpanjangan konsesi inilah yang dicurigai bermasalah karena telah menabrak aturan perundang-undangan  salah satunya UU nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Jamdatun menegaskan, pihaknya tidak memberikan izin perpanjangan konsensi Pelindo dengan perusahaan asal Cina itu.

Jamdatun mengingatkan PT. Pelindo II hanya sebagai pihak operator dan tidak bisa sebagai regulator. “sepanjang pelindo itu bekerjasama dengan pihak ke-3, ranah yang dikontrakkan bukan regulator itu silahkan tapi kalau tidak harus ada izin pemerintah.” kata Noor.

“intinya bahwa pelindo bisa melanjutkan kerjasama artinya kontrak baru sepanjang aturan main diperhatikan pasal 13 ayat 20, dan materi yang dijanjikan bukan ranah regulator. jamdatun tidak pernah melakukan perpanjangan kontrak pelindo dengan jict tidak pernah diberikan,”tambahnya.(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.