Sabtu, 25 September 21

Pansus Hak angket KPK Bertemu dengan BPK, Apa yang Dibahas?

Pansus Hak angket KPK Bertemu dengan BPK, Apa yang Dibahas?
* Gedung KPK.

Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska belum mau membeberkan hasil pertemuan Pansus dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengatakan hasil pertemuan itu akan disampaikan pada rapat khusus antara Pansus dan BPK di DPR 12 Juli mendatang.

“Pokoknya nanti kita akan sampaikan pada saat rapat dengan BPK di DPR,” kata Risa Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Yang pasti kata dia, salah satu poin pokok yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai audit BPK terhadap KPK. Pansus ingin melakukan pendalaman terkait temuan BPK, termasuk pada rapat di DPR besok.

“Karena kita sebagai pansus tidak bisa kerja sendiri,” ucap Risa.

Selain itu, Risa mengatakan pertemuan itu juga dalam rangka menyamakan visi dan misi serta persepsi antara pansus dengan BPK. Adapun soal substansi ia mengakui sudah dibahas tapi ia menyebut masih rahasia.

“Hasil pertemuan kita hari ini ada beberapa hal yang kita bahas mengenai substansi itu ada. Tetapi mengenai poin itu belum bisa kita share karena kita masih ada rapat kelanjutan dengan BPK,” ujar Risa.

Risa juga menyebut ada energi baru yang didapat oleh pansus dari pertemuan mereka dengan BPK. Dia juga berucap akan ada hal-hal yang baru yang terungkap saat rapat dengan BPK di DPR. Namun saat ditanya lebih lanjut, ia belum mau menjawab.

“Pasti (ada energi baru untuk pansus), tapi tadi kan kita belum banyak lah substansi. Mungkin nanti berkembang kalau kita sudah panggil BPK di DPR,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, ada dua hal yang menjadi fokus panitia Pansus Hak Angket KPK untuk didalami dalam pertemuan dengan BPK. Kedua hal tersebut adalah soal sumber daya manusia (SDM) di KPK dan soal penyadapan.

“Kita menemukan banyak yang ditindaklanjuti, salah satunya soal sumber daya manusia (SMD) di KPK dan kita perlu melakukan tindakan lanjutan yang secara spesifik tidak bisa kita jelaskan pertemuan dengan BPK,” katanya.

Selain soal SDM, Pansus juga mempertanyakan soal landasan hukum terkait penyadapan yang kerap dilakukan oleh KPK. Agun mengatakan pihaknya perlu mendalami terkait penyadapan karena dalam UU No 19 tahun 2016 dijelaskan untuk melakukan penyadapan, harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

“Termasuk interception UU nomor 19 tahun 2016 soal informasi ITE terkait penyadapan yang memerintahkan ada pembentukan undang-undang. Apakah penyadapan ada landasan hukum cukup,” ujar Agun. (Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.