Jakarta, Obsessionnews – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, mengusulkan penyelesaian kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo kepada PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto tidak hanya diselesaikan di MKD, tapi perlu juga dengan cara membentuk Pansus Freeport.
Menurutnya, Pansus Freeport dibutuhkan untuk mengatahui lebih dalam tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Freeport dan juga pemerintah yang dinilai tidak pernah berpihak kepada kepentingan nasional.
“Lebih baik kita bikin Pansus Freeport. Karena dengan Pansus kita menjadi lebih tahu kelemahan Freeport dan Pemerintah yang tidak membela pada kepentingan nasional,” katanya di Gedung DPR, Senin (30/11/2015).
Ridwan mengatakan, dengan adanya Pansus tersebut, publik juga akan menjadi tahu siapa-siapa pejabat-pejabat di negeri ini yang selalu membela kepentingan asing. Menurutnya, kasus Freeport ini tidak boleh berhenti pada Setya Novanto.
“Novanto ini terlalu kecil jika kita mau telusuri pelanggaran yang dilakukan Freeport. Jadi jangan fokus hanya pada kasus Setya Novanto. Sementara ini kan ada info banyak orang tersohor terlibat di dalamnya,” tuturnya.
Dia mengajak kepada masyarakat untuk objektif bahwa Setya Novanto adalah bagian dari kasus kecil yang ingin di dalami oleh MKD. Di luar itu kata dia, ada kerugian negara yang begitu besar akibat dari aktivitas pertambangan Freeport. Ridwan yakin banyak mafia dari unsur pemerintah dan pengusaha yang terlibat di dalamnya.
“Kita ingin semua berfikir objektif bahwa persoalan utama kan ada di Freeport. Dimana perusahaan ini tidak pernah memberikan keuntungan bagi Indonesia,” jelasnya.
Namun demikian, Ridwan tidak mengatakan pengusutan kasus Setya Novanto di MKD tidak penting. Menurutnya, dengan adanya Pansus Freeport maka dengan sendirinya, kesalahan Setya Novanto juga bisa terungkap. Ia menyayangkan selama ini masyarakat hanya terfokus kasus ini hanya pada Setya Novanto.
“Bukan gak penting, kalau di Pansus itu terbukti Setya Novanto terlibat, maka secara otomatis di MKD Setya juga akan diberi sanksi yang sama. Selama ini publik hanya ingin Setya Novanto mundur.” tuturnya. Ridwan mengaku, usulan pembentukan Pansus Freeport ini adalah usulan pribadi, bukan mewakili fraksi. (Albar)
