Kamis, 9 Februari 23

Pansus DPRD Muna Barat Segera Bongkar Dugaan Korupsi

Pansus DPRD Muna Barat Segera Bongkar Dugaan Korupsi
* Munawir Dio.

Muna Barat, Obsessionnews – Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, Sulawesi Tenggara,  Munawir Dio menyatakan segera melakukan rapat panitia khusus (Panus) internal. “Saya sebagai ketua pansus pengadaan barang dan jasa sudah bersurat pada anggota pansus, dimana hari Kamis kami akan rapat internal pansus,” ungkapnya kepada obsessionnews.com, Selasa (8/3/2016).

Direncakan rapat pertama Kamis (10/3), akan membahas strategi kerja dan target kerja pansus. “Kalau pansus pengadaan barang dan jasa mengagendakan bahwa kita akan menentukan seperti apa kinerja-kinerja pansus dan apa saja yang kita harapkan dari pansus,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui kinerja pansus saat ini terkesan lambat sebab setelah semingu (27/2), belum ada tahapan yang diselesaikan. Menurutnya, kelambatan kerja pansus bukan unsur kesengajaan namun ada agenda pembahasan APBD Muna Barat sebelumnya yang mesti diselesaikan.

“Menurut saya wajarlah kalau publik menilai bahwa mereka meragukan kerja-kerja pansus, karena sudah kurang satu minggu belum ada langkah-langkah. Tapi itu bukan persoalan kita tidak mau melakukan langkah-langkah, tapi karena DPRD sekarang bertepatan dengan agenda tidak kalah penting juga terkait persoalan pembahasan APBD tak kunjung rampung. Pembahasannya alot dan tidak ada kesepakatan-kesepakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelas Munawir.

Mantan Ketua Kesatuan Pelajar Mahasiswa (Kepmi) Muna ini pun berharap kepada publik agar tidak meragukan kerja pansus. “Saya menilai wajar kalau teman-teman publik mereka meragukan kerja-kerja pansus, tapi itu bukan tidak beralasan. Kalau kita nafikan juga APBD itu tidak bisa, sebab ini juga marwah pelaksana kegiatan. Kalau tidak ditata APBD bagaimana mau jalan pola pemerintahan,” pungkasnya.

Pembentukan pansus bertujuan untuk membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, jembatan dan irigasi tahun anggaran 2015 serta gagal tender KTP elektronik (e-KTP). Bukan saja itu pansus juga akan memfokuskan menyelidiki kelebihan pembayaran proyek Rp 1 miliar lebih, serta pengadaan barang dan jasa.

Pembentukan pansus dianggap perlu karena persoalan di Muna Barat cukup serius untuk ditelusuri lebih dalam.  Pansus diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Setiap pansus beranggotakan  lima orang masing-masing perwakilan dari Fraksi Golkar, PAN, dan Bhineka Tunggal Ika. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.