Minggu, 17 Oktober 21

DPR Panggil Hendropriyono, Andi Widjojanto dan Tjahjo Kumolo

DPR Panggil Hendropriyono, Andi Widjojanto dan Tjahjo Kumolo

Jakarta, Obsessionnews – Untuk mengetahui lebih lanjut dugaan keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Komisi IIII DPR RI berencana akan memanggil mantan Kepala BIN Hendropriyono, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Senin depan (16/12/2015).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kaharman. Ia mengatakan pemanggilan ketiga orang tersebut untuk menindaklanjuti pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tentang dugaan manuver politik Abraham, yang disebut oleh Hasto telah melanggar kode etik pimpinan.
“Senin depan, Komisi III akan panggil Tjahjo, Andi, Hendropriyono,” ujarnya di DPR, Jumat (13/2/2015).

Selain ketiga orang tersebut, lanjut Benny DPR juga akan memanggil mantan Tim Sukses calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Fariani Lim alias Siska. ‎Benny menjelaskan Komisi III hanya ingin mengatahui apa sebenarnya maksud Abraham menemui para tokoh politik pada saat menjelang Pilpres 2014.

Jika mengacu kepada keterangan Hasto waktu dipanggil Komisi III pada pekan lalu, Ia mengatakan maksud pertemuan Abraham dengan para tokoj politik, lantaran Abraham punya ambisi untuk menjadi wakil presiden. Namun kata Benny,‎ Komisi III perlu mencari tahu siapa menjadi inisiatif atas pertemuan tersebut, apakah dari pihak PDI-P atau dari Abraham sendiri.

“Apa yang dibahas dalam pertemuan itu, apakah ada deal, ini perlu diklarifikasi karena Hasto bilang yang berinisiatif adalah Abraham,” terangnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, bahwa DPR merasa ingin tahu kebenaran yang pernah disampaikan oleh Hasto. Ia tidak ingin pernyataan Hasto justru menjadi absurd jika dikonfirmasi, karena bisa jadi bila tidak terbukti, ternyata bisa disimpulkan ada upaya pelemahan terhadap KPK. Tapi jika terbukti Abraham tentu akan mendapatkan sanksi. ‎

“Kami curiga ini bagian dari upaya mendelegitimasi KPK. Kalau (tuduhan Hasto) tidak terbukti, maka publik bisa menilai,” jelasnya.
‎(Albar)

Related posts