Rabu, 30 September 20

Pancasila yang Tersandera

Pancasila yang Tersandera
* Pancasila

Oleh: Elwin Tobing, Professor Ekonomi dan Presiden INADATA Consulting, Irvine, Amerika Serikat

Indonesia sedang menderita demam. Resep obat satu-satunya adalah perbanyak undang-undang, termasuk RUU HIP.

Bicara Pancasila, meski sudah berusia 75 tahun, pemahaman kita bahwa Pancasila adalah cita-cita manusia dan bangsa Indonesia cenderung masih kabur. Ini tidak terlepas daripada pengaruh dinamika pertentangan ideologi dan kecenderungan politik identitas global. Namun, kegagalan ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor internal.

Penyebab Kegagalan

Pertama, kecenderung pengkultusan Pancasila. Ini luas terjadi pada era Orde Baru di mana Pancasila ditempatkan sebagai hal sakral atau mistis. Segala aspek kehidupan berbangsa diukur dengan kacamata Pancasila. Intepretasi dan tafsiran Pancasila menjadi monopoli penguasa. Upaya penafsiran yang berbeda dari versi penguasa bisa dianggap pembangkangan. Akibatnya, Pancasila menjadi eksklusif dan cenderung dianggap menjadi alat penguasa untuk mempertahankan rejim. Penekanan yang dogmatis dan penafsiran yang tunggal, mutlak, dan resmi tersebut menyebabkan hilangnya spirit dari Pancasila itu sendiri.

Kedua, pendekatan terhadap Pancasila yang terkesan neither-nor atau “abu-abu.” Pendekatan ini menekankan bahwa Pancasila tidak menolak sepenuhnya suatu paham, ideologi atau sistim nilai tertentu, tetapi juga tidak menerima sepenuhnya. Tidak sekuler, tetapi tidak berlandaskan agama. Tidak mengikuti paham sosialis, tetapi tidak kapitalis. Selain menyebabkan ambivalensi, pendekatan ini membuat sistem nilai Pancasila sulit dirumuskan dan diimplemetasikan secara realistis. Misalnya, wacana sistim ekonomi Pancasila atau asas ekonomi kekeluargaan sebagai alternatif terhadap sistim ekonomi bebas dan terpusat, meski mudah menuliskannya, namun sulit untuk menerapkannya.

Ketiga, penekanan Pancasila yang cenderung normatif. Artinya penekanan Pancasila cenderung lebih pada penjabarannya dalam suatu sistim kenegaraan dalam bentuk hukum-hukum, perundangan-undangan, dan peraturan-peraturan. Salah satu manifestasinya adalah pemilihan umum (nasional dan daerah) sebagai esensi pelaksanaan demokrasi. Ini membuat Pancasila seolah tereduksi menjadi hanya sila ke-empat yang diartikan demokrasi Pancasila. Enerji, sumberdaya, dan perhatian yang tersita untuk hal tersebut pun sangat besar dan bahkan tidak jarang mengakibatkan konflik horizontal karena intensitas kampanye politik berhadapan dengan tingkat kedewasaan politik yang belum solid.

Keempat, kecenderungan kooptasi negara atas individu. Paradigma yang kental dalam membangun Indonesia, termasuk dalam membumikan Pancasila, adalah negara hadir sebagai pelaku sekaligus penguasa. Negara menjadi sesuatu yang sentral yang tercermin dari berbagai narasi dan tujuan yang berkembang. Misalnya, mewujudkan negara adil dan makmur, negara dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen, dan membangun negara berdasarkan Pancasila. Kita jadi cenderung lupa bahwa adalah insan-insan berjiwa Pancasila yang membangun negara Pancasilais, bukan sebaliknya; dan bahwa Pancasila juga ideologi insan Indonesia, bukan hanya ideologi negara.

Keempat faktor di atas menyebabkan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, baik yang tersirat maupun tersurat, menjadi kabur. Semangatnya pun menjadi luntur. Sementara, seperti disampaikan oleh Moh. Yamin dalam penjelasannya tentang UUD 1945, yang tidak kalah penting daripada UUD 1945 itu sendiri, yang mengandung Pancasila di dalamnya, adalah semangat para manusianya dalam menjiwainya.

Kembali ke Khittah

Sekitar empat dekade lalu, NU mengumandangkan “Kembali ke Khittah 1926”. Ini merujuk untuk kembali ke konsep awal pendirian NU tahun 1926 yang berorientasi sosial keagamaan, bukan politik. Untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita harus kembali asal muasalnya, yaitu bagaimana Pancasila itu digali.

Dalam pidato bersejarahnya pada 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila adalah isi jiwa rakyat Indonesia. Karenanya, cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila adalah amalgama cita-cita masing-masing insan Indonesia. Ini kemudian ditekankannya pada Pertemuan Gerakan Pembela Pancasila di Istana pada 17 Juni 1954. Beliau mengatakan, “Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu ada hidup lima perasaan. Lima perasaan ini dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa Indonesia yang 80 juta ini.”

Jadi Presiden Soekarno menekankan Pancasila sebagai cita-cita dan sistim nilai manusia Indonesia. Kesamaan cita-cita dan sistim nilai itulah, menurut Soekarno, yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Tetapi, sistim nilai ini tidak bisa menjadi terpasung oleh berbagai hukum dan aturan-aturan, sebab itu akan membuatnya kaku dan cenderung simbol belaka.

Dalam agama Kristen, sebelum Jesus hadir, para ahli Taurat dianggap guru sekaligus proksi sumber hukum sebab mereka hafal dan menjalankan hukum Taurat sampai detil. Pada masa tersebut, hubungan manusia dengan Tuhannya lebih diatur oleh hukum-hukum dan berbagai aturan. Kompleksitas hukum-hukum dan berbagai aturan tersebut justru malah secara spiritual menjauhkan manusia dari Tuhannya.

Kehadiran Jesus mengubah paradigma ini. Jesus kemudian mereduksi semua hukum-hukum tersebut menjadi dua hukum terbesar, yakni “Cintailah Tuhan Allahmu”, dan “Cintailah saling sesamamu.” Jesus mengubah paradigma beragama dari hukum dan aturan menjadi sistim nilai hubungan.

Mereduksi Pancasila menjadi hukum-hukum dan perundang-undangan malah bisa menyebabkan esensi nilai yang terkadung dalam Pancasila itu hilang. Pancasila bisa menjadi tersandera. Alih- alih menjiwainya, upaya memaknai Pancasila sebagai sistim nilai manusia Indonesia akan gagal.

Modal Manusia

Sentral dalam Pancasila adalah membangun manusia yang berdaulat, yakni manusia yang merdeka, berkeadilan, dan berpengetahuan. Komponen terakhir ini sangat penting. Tanpa itu, seseorang sulit menjadi merdeka dan berkeadilan.

Di era yang sangat kompetitif dewasa ini, membangun manusia yang berpengetahuan yang mampu beradaptasi, berkompetisi, dan berinovasi membutuhkan dua kualitas modal manusia penting. Pertama, persepsi dan pola pikir positif yang konstruktif, disiplin, kerja keras, serta mental tangguh untuk tidak menyalahkan orang lain ketika menghadapi kegagalan. Kedua, keinginan (_will_) dan semangat (_zeal_) yang haus akan pengetahuan.

Apakah manusia dan masyarakat Indonesia sudah memiliki dua kualitas tersebut? Lebih tepatnya, apakah Pancasila dapat menjadi dasar sistim nilai agar manusia Indonesia memiliki kedua kualitas tersebut? Itu yang harus menjadi agenda utama dalam membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab adalah manusia yang berdaulat yang menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat.

*) Artikel disadur dari buku “INDONESIA DREAM: Revitalisasi dan Realisasi Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa” oleh penulis yang sama, Penerbit Buku Kompas, 2018).
www.indonesiandream.org

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.