Senin, 18 Oktober 21

Hukuman Mati Tak Bertentangan dengan HAM

Hukuman Mati Tak Bertentangan dengan HAM
* Pujiono, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang

Semarang, Obsessionnews – Pro kontra terhadap eksekusi terpidana mati gembong narkoba duo ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, oleh pemerintahan Indonesia terus bergulir. Yang menjadi pertanyaan adalah masihkah negara ini membutuhkan hukuman mati?

Pakar hukum pidana dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Dr. Pujiyono, SH, Mhum, menguingkapkan, sejatinya hukuman mati atau death punishment harus dipertahankan karena masyarakat masih menginginkannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pidana mati sebagai reaksi dari kebutuhan masyarakat.

“Hukum sebetulnya refleksi kehendak dari masyarakat. Ibarat ikan hidup di dalam air. Ikan ini bisa eksis berkembang karena air tadi. Begitupun dalam konteks pidana mati. Pidana mati bisa hidup karena didukung oleh masyarakatnya,” ujar Pujiyono kepada obsessionnews.cm di Semarang baru-baru ini.

Pujiyono mencontohkan kasus pembegal yang dibakar oleh massa. Masyarakat sudah merasa muak dan tidak mentolerir terjadinya begal, sehingga menghakimi pelakunya. “Itulah realitas masyarakat yang masih menghendaki hukuman mati. Jadi, hukuman mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” cetusnya.

Dosen Fakultas Hukum Undip itu menjelaskan, sanksi pidana mati masih dicantumkan secara tegas baik di KUHP maupun di luar KUHP untuk tindak pidana serrious crime seperti UU Narkotika. Ini berarti narkotika masih termasuk kategori serrious crime. “Bisa dibayangkan bila pidana mati ditiadakan, masyarakat akan mencari cara sendiri untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan,” tuturnya.

Indonesia menganut asas keseimbangan yang di satu sisi mengakui hak asasi manusia (HAM), sedangkan di sisi lain ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi nyaris diabaikan di dalam perjuangan HAM saat ini. Padahal antara jak dan kewajiban asasi haruslah seimbang.

“Pasal 28 A hak hidup dipandang sering dipandang sebagai hak yang tidak dapat diganti. Tapi kita harus ingat di dalam 28 huruf C dengan tegas dinyatakan hak-hak yang diakui semuanya diatur peraturan perundang-undangan. Termasuk pembatasan bersifat eksepsional,” jelas Pujiyono.

Menurutnya, orang yang bertindak keji terhadap orang lain dan mengeruk keuntungan melalui narkoba adalah hal serius. Para gembong narkoba tersebut tidak memperhatikan hak asasi orang lain. “Korban narkotika juga punya hak asasi yang harus dilindungi. Bahkan jika Anda lihat dalam ICCPR (International Civil and Political Rights) Pasal 6 ayat 2 dimungkinkan penjatuhan mati untuk serrious crime dan melalui proses peradilan,” tegasnya.

Dia menambahkan, j ustru dengan pemberlakuan hukuman mati adalah upaya dari pemerintah untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan. Berlakunya hukuman mati untuk mengakomodir keinginan masyarakat.

“Kondisi negara kita berbeda dengan Amerika atau negara-negara Eropa. Bahkan Amerika walaupun dia termasuk abilosionis (kontra pidana mati), dalam perkembangannya ingin ke arah retensionis (pro pidana mati),” kata Pujiyono.

Puji melihat fenomena hukuman mati adalah proses alamiah yang terjadi di seluruh masyarakat dunia. “Ibaratnya ini katup, andaikan nanti Indonesia sudah tidak darurat narkotika, mungkin pidana mati bisa dicantumkan tapi tidak pernah diterapkan, atau diterapkan tapi tidak pernah dieksekusi,” ungkapnya.

Disinggung tentang dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang disebut-sebut hanya sebagai kurir dalam peredaran narkotika oleh kelompok ‘Bali Nine’. Puji menjawab harus dilihat dalam kacamata perbuatan mengedarkan. “Konteksnya apakah mereka sebagai pembantu yang notabene harus dipidana lebih ringan, ataukah mereka bagian dari tindak pidana itu,sebagai pelaku atau turut serta?”

Melihat hal itu Puji menjelaskan, kurir ataupun bandar adalah bagian dari kelompok tersebut. “Andrew dan Myuran dalam suatu rangkaian perbuatan peredaran narkoba. Perbuatan itu tidak akan terjadi bila mereka tidak terlibat di dalamnya,” tandasnya. “Konteks kita melihatnya mengedarkan narkobanya. Yang jadi persoalan kurir termasuk dalam konteks peredaran itu tadi,” tambahnya.

Harus dipahami akibat dari perbuatan peredaran narkoba membuat 40 orang perhari meninggal sia-sia. Belum lagi korban yang depresi dan terpuruk akibat barang haram yang tidak terhitung jumlahnya. “Mereka menyediakan diri sebagai kurir dan konsekuensinya bisa kita lihat banyak korban berjatuhan akibat narkotika,” pungkasnya. (Yusuf Isyrin Hanggara)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.