Kamis, 28 Mei 20

Pak Yuri dan Komunikasi Krisis Pemerintah Hadapi Covid-19

Pak Yuri dan Komunikasi Krisis Pemerintah Hadapi Covid-19
* Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si. (Foto: UIN SUKA)

Oleh: Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ada dua tindakan komunikasi yang harus dibedakan dalam masa krisis, yaitu Komunikasi Krisis dan Krisis Komunikasi

Singkatnya:

Komunikasi Krisis adalah suatu totalitas tindakan komunikasi khusus pada situasi krisis mulai dari perencanaan, strategi, materi, pemilihan media, waktu hingga monitoring dan evaluasi.

Krisis Komunikasi adalah suatu situasi krisis yang sedang terjadi tetapi tidak ada tindakan komunikasi untuk menyelesaikannya. Komunikasi dianggap tidak penting dalam masa krisis.

Karena itu, saya menilai pemilihan Pak Achmad Yurianto (Pak Yuri) sebagai juru bicara Covid-19 merupakan langkah komunikasi krisis untuk menghindari krisis komunikasi. Langkah ini sudah benar.

Tapi, menurut saya yang benar itu langkahnya, belum tentu orangnya. Sebab sebelumnya Presiden selalu tampil total di depan kamera dan media tanpa juru bicara (padahal punya juru bicara). Di sini, menurut saya Presiden tidak memaksimalkan aset komunikasinya karena belum menggunakan juru bicara khusus. Sehingga saat pemerintah menentukan juru bicara, itu yang saya sebut langkah yang benar sebagai tindakan komunikasi krisis.

Presiden mengurus kebijakan strategis, hanya tampil untuk urusan strategis. Rutinitas penyampaian informasi serahkan pada juru bicara. Sebab jika semua dikerjakan Presiden, nanti justru tidak fokus, kasihan rakyat.

Masalahnya, apakah Pak Yuri orang yang tepat sebagai juru bicara Covid-19?

Ada 2 hal yang menjadi kriterianya, yaitu:

Pertama, juru bicara dipilih karena memliki kompetensi pengetahuan tentang bidang khusus yang menjadi fokus krisis (dalam hal ini Covid-19).

Kedua, juru bicara memiliki kemampuan komunikasi terutama public speaking,_ retorika, diplomasi dan negosiasi pesan dalam berkomunikasi agar efektif. Termasuk di dalamnya memiliki kemampuan memilih dan memilah kata, kalimat, diksi, intonasi bahkan kontrol emosi.

Mana yang harus didahulukan di antara 2 kriteria tersebut terutama dalam mencari Jubir Covid-19?

Ini pertanyaan yang menjebak, sebab kedua kriteria itu harus ada pada seorang juru bicara. Jika tidak ada seorang yang memenuhi kriteria tersebut, saya sarankan menggunakan 2 juru bicara. Seoraang ahli dalam bidang yang menjadi sumber krisis (dalam hal ini bidang kesehatan) dan seorang lagi ahli dalam bidang komunikasi publik (dalam hal ini bisa jadi seorang jurnalis senior, praktisi _public relations_, Humas terlatih atau konsultan komunikasi).

Dari perspektif ini, tampaknya Pak Yuri hanya menguasai satu kompetensi bidang kesehatan saja sebab karir beliau memang di bidang kesehatan. Tapi apakah Pak Yuri memiliki kemampuan komunikasi?

Pada masa awal bertugas saya menilai Pak Yuri memiliki modal komunikasi yang baik. Seketika itu saya berharap, Pak Yuri dapat mendekati sosok almurham Sutopo Purwo Nugroho, mantan Kahumas BNPB. Namun saat video rekaman wawancaranya dengan Deddy Corbuzier viral, saya sudah mulai cemas. Kalau tidak didampingi konsultan komunikasi yang baik, Pak Yuri bepotensi akan keseleo lidah _(slip of tongue)_ lagi.

Kekhawatiran saya terbukti saat video dan berita yang mengabarkan tentang hubungan ‘Kaya Miskin dalam Virus Corona’ yang disampaikan Pak Yuri tersebar luas. Walau kemudiam Pak Yuri memberi penjelasan, tapi ‘kekeliruan’ tersebut menjadi modal ingatan publik untuk menunggu kekeliruan berikutnya.

Lantas sebaiknya bagaimana?

Karena ini krisis besar berskala global, saya sarankan pemerintah menggunakan 2 juru bicara dengan kompetensi berbeda. Seorang juru bicara bidang kesehatan, dan seorang juru bicara bidang komunikasi. Keduanya bisa berbagi ‘margin tugas’. Dan komunikasi keduanya harus didampingi ahli atau konsultan komunikasi yang memberi koreksi, saran, bahan, masukan, monitoring dan evaluasi.

Bagaimana dengan Presiden?

Saya cenderung mendorong Presiden dan kekuatan bangsa lainnya fokus pada penyusunan strategi dan regulasi penyelamatan bangsa Indonesia dari krisis Corona.

Saya masih ingat, saat menghadapi krisis ekonomi dan politik tahun 1998, Presiden Soeharto saat itu mengundang Ketua Lembaga Tinggi Negara termasuk tokoh nasional (seperti Cak Nun dan almarhum Cak Nur) untuk diajak bersama rembug memikirkan nasib bangsa.

Sementara saya sendiri, yaaa… bagaimana ya… sebenarnya menunggu diundang rembug Presiden untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam komunikasi pada masa krisis seperti ini. Tapi apa iya pantes saya diudang Presiden, karena saya bukan influencer.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.