Jumat, 9 Desember 22

Pak Jokowi, Kami Tak ‘Kan Diam

Pak Jokowi, Kami Tak ‘Kan Diam

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah paling rajin mengeluarkan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belakangan ini, vokalis DPR itu juga mengritisi Jokowi setelah Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Fahri menganggap rezim Jokowi bersikap otoriter karena Perppu tersebut dikhawatirkan bisa membubarkan ormas Islam secara sepihak yang dinilai “melawan” pemerintah. Berikut kritikan Fahri melalui cuitannya di twitter pribadinya, @Fahrihamzah yang diposting pada 14 Jui 2017 :

Ini untuk mereka yang tidak hadir dalam melawan tirani orde baru dan otoritarianisme… sadarlah sejenak… kita dalam bahaya.

Karena yang hadir dalam pekat kejam rezim orde baru pasti tahu… negara mengintai jalan pintas untuk menertibkan kita.

Kita menyangka ini akan dilakukan oleh Habibie yang sering dituduh murid terbaik dari mantan presiden suharto. Ternyata tidak.

Presiden Habibie adalah presiden yg membebaskan kehidupan masyarakat padahal UUD belum diamandemen. Media massa merekah..

Kita menyangka presiden @SBYudhoyono akan mengambil jalan pintas karena punya latar tentara, ternyata tidak.10 tahun kita merdeka..

Atau bahkan ibu mega dan gus dur yang hadir di masa yang pelik… keramaian ditatap sabar… demokrasi harga mati…

Dulu ini yang mereka kampanyekan untuk mendiskreditkan pak @prabowo Karena memiliki latar militer… luar biasa..

Kata mereka kalau @prabowo menjadi presiden kita akan mundur ke belakang.. banyak yang termakan.. kecemasan berhasil dijual..

Ternyata itu terjadi sekarang,
Di tangan seorang presiden sipil yang tidak nampak punya bakat menjadi tyran… tapi terjadi!

Rezim ini telah kehilangan akal untuk mengelola kompleksitas keadaan… menganggap jalan pintas pembubaran akan tertibkan keadaan..

Perpu ini berlandas pada curiga kepada rakyat… juga kepada kelompok masyarakat… ini cara berpikir negara otoriter…

Dalam negara demokrasi negara tidak meletakkan diri di atas rakyat.. negara tidak mendominasi kebenaran dan tafsir…

Dalam negara demokrasi negara juga dikelola manusia yang bisa berbuat kesalahan dan korupsi.. negara bisa berbuat salah dan dikalahkan.

Dalam negara demokrasi negara tidak membuat tafsir resmi ideologi apalagi menuduh benar salah.. negara hadir memedia perdebatan..

Saya tidak rela pancasila didominasi maknanya oleh pejabat2 yang sedang berkuasa.. dengan segala maaf saya akan lawan!

Pak Jokowi yth,
Kami turun ke jalan untuk menentang negara yang bekerja melalui jalan pintas.. mengorbankan hak2 rakyat..

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan telah dilindungi mutlak..

Kami eksponen reformasi tidak akan membiarkan negara mengambilnya kembali dan kami akan memperjuangkannya seperti dulu.

Memperjuangkan kembali kebebasan kita adalah jihad melawan kejahatan negara… yang akan terjadi…

Sebab negara yang meregulasi secara sepihak perampasan hak adalah negara yang akan berbuat jahat.. siapapun yang memimpin.

Padahal jika penguasa sudah kewalahan dalam mengelola kompleksitas demokrasi maka serahkanlah kepada generasi baru…

Saya tahu ini soal keterbatasan nalar soal demokrasi… persiapkanlah diri untuk diganti…

INDONESIA sekarang tidak lagi bisa menerima pemimpin yang gamang di depan kerumitan dan kompleksitas..

Umurnya sudah tidak lama… kurang dari 2 tahun… saya tidak akan meninggalkan hutang tirani.. kebebasan wajib diperjuangkan.

Anak cucu bangsa Indonesia layak terus mewarisi kebebasan.. sebab itu masa depan bangsa kita..

Mari bersatu…
Jangan mau dikebiri…

Twitter @Fahrihamzah
10.09-58 14/7/2017

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.