Selasa, 15 Oktober 19

Pajak yang Diterapkan di Indonesia Anut Asas Keadilan

Pajak yang Diterapkan di Indonesia Anut Asas Keadilan
* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyosialisasikan pajak pada acara Pajak Bertutur yang merupakan rangkaian Pekan Inklusi 2018 dengan tema “Generasi Sadar Pajak: Pahlawan Masa Kini” di aula Chakti Budhi Bakti (CBB) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (9/11/2018). (Foto: Kemenkeu)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Pajak penting bagi pembangunan dan kelangsungan hidup suatu negara agar bisa independen.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan para siswa perwakilan dari berbagai sekolah di DKI Jakarta dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa perguruan tinggi pada acara Pajak Bertutur yang merupakan rangkaian Pekan Inklusi 2018 dengan tema “Generasi Sadar Pajak: Pahlawan Masa Kini” di aula Chakti Budhi Bakti (CBB) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (9/11/2018).

“Supaya Indonesia bisa berdiri tegak dan makin besar, makin kuat itu perlu apa? Itu perlu pajak. Tanpa pajak, negara tak punya independensi. Dari mulai SD, bahkan kalau bisa TK, SMP, SMA, mahasiswa, kalau kami mengambil atau mengumpulkan pajak, itu jahat atau enggak?” tanya Sri. Serempak para siswa menjawab, “Enggak”.

Dikutip obsessionnews.com dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Senin (12/11), dalam acara itu Sri menjelaskan pajak yang diterapkan di Indonesia menganut asas keadilan, yaitu jika pendapatan sedikit maka akan dikenakan pajak yang kecil. Begitu juga sebaliknya, bagi Wajib Pajak (WP) besar tentu harus membayar pajak yang lebih besar.

“Pajak itu untuk keadilan. Yang tidak punya pendapatan ya nda dipajaki. Yang pendapatannya sedikit bayarnya kecil banget. Yang pendapatannya gede bayarnya gede,”  tandas Sri.

Setelah dikumpulkan oleh negara, pajak tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik.

“Yang dikumpulin oleh negara, itu disebarkan (kembali) ke seluruh rakyat Indonesia. Membangun listrik, membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun sekolah negeri, membangun jalan tol, membangun pelabuhan, bandara, stasiun, transportasi dan beasiswa pendidikan (dan lain sebagainya),” kata Sri.

Pada akhir acara Sri tidak lupa mengajak hadirin terutama para mahasiswa untuk ikut aktif menyosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan ke masyarakat. (arh)

 

Baca juga:

Gempa Palu, 13 Jajaran Ditjen Pajak Belum Ditemukan

DPD Kecewa Freeport Belum Sepakati Penyelesaian Sengketa Pajak Air

Dirut LPDB: Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi Usaha

Pelaku Usaha Sambut Gembira Penurunan Pajak UMKM 0,5 Persen

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.