Sabtu, 21 Mei 22

Pajak dan RAPBN-P 2017

Oleh: Dr Fuad Bawazier MA (mantan Dirjen Pajak)

Dalam RAPBN-P 2017 kembali pemerintah menurunkan target pencapaian (realisasi) pajak dg lebih dari Rp. 50 T. Menilik pada pengalaman rata-rata 10 th terakhir ini biasanya RAPBN-P memang menurunkan target penerimaan pajak dari APBN aslinya dan celakanya realisasi akhirnya juga akan lebih turun lagi. Ini kebalikan dari masa Orba ketika RAPBN-P-nya lebih tinggi dari target pajak dlm APBN aslinya dan realisasinya pun lebih tinggi lagi dari RAPBN-P yg sudah dinaikkan itu. Ini bukan permainan target seperti yg sering dituduhkan bhw target pajak dlm APBN semasa Orba dikecilkan, tetapi memang realisasi pajak dari tahun ke tahun saat itu meningkat sehingga tdk pernah menggunakan utang negara utk menutup _shortfall_ pajak. Utang negara hanya untuk membiayai pembiayaan proyek dan program.

Kegagalan dalam merealisasikan target pajak yg berturut-turut ini bukan saja mengurangi kredibilitas keuangan negara tetapi juga menambah utang negara utk menutup defisit APBN yg membesar, bukan utk proyek baru. Meskipun rasio utang negara thdp PDB masih di bawah 30% (dari batas maksimal 60%), tetapi bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasionya thdp APBN, yaitu kewajiban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya sudah cukup memprihatinkan. Utang negara yg akan jatuh tempo sampai dengan 2019 Rp. 780 T. Total utang Pemerintah Rp. 3.672 T atau setara USD 275 Miliar yg terdiri dari utang dlm bentuk SBN Rp. 2.944 T dan pinjaman multilateral-bilateral Rp. 728 T.

Terjadinya defisit keseimbangan primer APBN yg terus menerus menunjukkan bhw Pemerintah tidak semata-mata gali lobang tutup lobang tetapi memang menggali lobang yang lebih besar sebab sebagian utang baru itu di gunakan untuk membayar bunga utang lama (tidak sekedar utk membayar utang lama yg jatuh tempo).

3. Sementara itu Pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memang sudah amat tertinggal yang mengakibatkan Indonesia selalu kalah bersaing akibat _high cost economy._ Dengan kata lain, sementara pengeluaran untuk belanja negara terus meningkat tetapi penerimaan pajak negara justru cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan negara sekarang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sepantasnya lagi mengulangi “nyanyian” yang sama seperti waktu beliau menjabat Menkeu periode SBY, yaitu Reformasi Administrasi Pajak sebab sudah terbukti gagal. Sekedar mengingatkan bhw pada waktu yang lalu Sri Mulyani dg anggaran bertriliun rupiah dari utang Bank Dunia sdh melaksanakan berbagai reformasi di Ditjen Pajak termasuk meningkatkan _take home pay,_ reorganisasi, konsultan internasional dll. Hasilnya justru _tax ratio_ turun, penerimaan pajak melemah, perkara dan tunggakan pajak meningkat tajam, kasus kasus korupsi pajak semakin menonjol dan restitusi pajak tetap saja bermasalah.

Pemerintah Indonesia juga jangan terlalu berharap banyak thdp AEOI (pertukaran data keuangan-perbankan) dengan pihak Singapore mengingat ketatnya syarat dan kondisi yang blm tentu dapat dipenuhi pihak Indonesia dlm waktu dekat ini, serta adanya kepentingan yg berbeda. Belum lagi faktor peluang WP yg dg mudah bisa mengalihkan data keuangannya ke negara lain yg tdk terikat dg kesepakatan AEOI maupun dg cara membungkus perusahaannya seolah-olah milik asing (bukan WNI). Pemerintah juga tdk perlu mengambil langkah langkah yg menakutkan WP atau yg bernada mengancam WP, karena ditengah bisnis yg sedang lesu kebijakan yg tdk bisnis _friendly_ cenderung merugikan perekonomian.

4. Terobosan yang harus dipertimbangkan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah :

4.1. Merealisasikan sesegera mungkin pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagaimana yg telah diajukan Presiden ke DPR.

4.2. Tax ratio yang sekarang baru 10,3% harus bisa ditingkatkan minimal menjadi 14% PDB dalam 2-3 th ini. Dengan PDB yg mendekati Rp. 14.000 T, peningkatan per 1% berarti Rp. 140 T.

4.3. Peningkatan realisasi pajak dilakukan dg penyederhanaan pemungutan pajak, satu dan lain hal utk mengurangi perkara perkara pajak, dan restitusi pajak yang rentan penyelewengan. Pemungutan pajak yg sederhana selain lebih mudah, murah dan praktis pelaksanaannya, juga memberikan kepastian kepada WP. Contohnya adalah setiap penghasilan bunga dari bank dikenakan PPh Final 20%, suatu jumlah/tarif pajak yang sebenarnya amat tinggi tetapi karena praktis dan pasti, tidak ada WP yg protes dan aparat pajak juga tdk repot _(zero cost of collection)_ karena pemungutannya dilaksanakan oleh perbankan. Contoh lain adalah pemungutan PPh Final atas transaksi jual beli saham di BEI yg dikenakan 0,1% yg pelaksanaannya oleh PT BEI sehingga praktis aparat pajak tidak perlu mengeluarkan tenaga maupun biaya.

5. Pembentukan Badan Penerimaan Pajak yang langsung berada di bawah Presiden juga sebagai penegasan prinsip akuntabilitas, yakni pemisahan pengelola penerimaan negara dari pengelola pengeluaran negara.

6. Penyederhanaan pajak oleh Badan ini juga termasuk mengkaji perubahan PPN dan PPn BM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah) yg meski sudah diberlakukan sejak 1985 tetap saja merepotkan baik WP maupun aparat pajak sebab perhitungan dan pengadministrasian pajak keluaran dan pajak masukan yang kompleks.

Demikian saran dan masukan tentang peningkatan penerimaan pajak negara.

Jakarta, 15 Juli 2017.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.