Senin, 25 Oktober 21

Padang Pariaman Pelajari Keunggulan Subang Tingkatkan PAD

Padang Pariaman Pelajari  Keunggulan Subang Tingkatkan PAD

Subang, Obsessionnews Sebanyak 14 orang anggota DPRD Kab Padang Pariaman dari Komisi III melakukan studi banding dalam rangka mempelajari pengelolaan dan teknis sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai, Subang sukses meningkatkan PAD.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab Padang Pariaman, Januar Bakri, SH itu diterima Asisten Adminitrasi dan Pembinaan Aparatur (Asda III), H. Saad Abdulgani, SH, M.Si, di Ruang Rapat Bupati Subang, Rabu (25/2/2015).

Menurut Januar, dipilihnya Kabupaten Subang sebagai tujuan studi banding karena memiliki banyak kesamaan walaupun jumlah penduduk “hanya” 400 ribuan tetapi potensi kekayaan alamnya relatif sama. Kata Januar, pihaknya ingin mengetahui strategi menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya.

Dikatakan oleh Saad, upaya menarik mengundang dilakukan dengan ekspose sampai ke luar negeri, sebagian besar ke Korea Selatan. Maka dari itu 90% Penanam Modal Asing (PMA) dari negara Kores Selatan dengan jenis usaha pabrik garmen.

Selanjutnya menurut Kasubid Pelayanan KB, Dra. Nunung Suryani, dari BPMKB pertumbuhan industri membawa fenomena migrasi penduduk maka perlu menyediakan layanan kesehatan di tempat kerja. Termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi pekerja ditengah kegiatan kerja. “Kegiatan ini berjalan mendapat respon dari pihak menejemen,” jelas Nunung.

Kemudian industri garmen juga lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan, maka terjadi terjadi pergeseran peran wanita dan pria dalam keluarga. Banyak diantaranya ibu melahirkan yang memiliki anak menyusui yang diterima bekerja sebagai buruh. Pihak pemerintah bersama LSM dari USA segera mengantisipasi dengan melakukan loby kepada pihak manajemen salah satunya dengan menyediakan pojok pemeberian air susu ibu (ASI). “Upaya ini untuk menghindari generasi bergizi buruk,” ujar Nunung.

Dengan tumbuhnya industri potensi PAD bagi pemerintah daerah ialah biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (IG/HO). Selebihnya pendapatan menjadi wewenang pemerintah pusat kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mengenai pengelolaan PBB, dijelasnakn oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan II, Hari Rubiyanto, menjelaskan upaya serius dilakukan sampai survai langsung ke lokasi. Karena menurut Hari, untuk mengoptimalkan potensi PBB harus melihat lokasi secara faktual. “Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Bupati yang memberikan keleluasaan kepada kami di lapangan dalam melaksanakannya,” ujar Hari.

Optimalisasi pelayanan PBB, lanjut Hari, dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada warga yang datang langsung ke kantor dengan pelayanan gratis. Bahkan seringkali pihaknya turun langsung ke lokasi-lokasi terpencil untuk memberikan pelayanan PBB.

Menganai pengajuan keberatan PBB yang semula diselesaikan melalui pengadilan pajak, sekarang telah dilayani oleh kantor dengan pola verifikasi lapangan dan verifikasi kantor. Klasifikasi nilai tanah telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kini pihaknya tengah melakukan sosialisasi informasi PBB melalui SMS. (Teddy Widara)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.