Minggu, 26 September 21

OSO: Mahyudin Berhak Menolak Dicopot dari Jabatannya

OSO: Mahyudin Berhak Menolak Dicopot dari Jabatannya
* Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO).

Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku baru mendengar kabar soal pencopotan Mahyudin dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR oleh DPP Fraksi Partai Golkar. Mahyudin dicopot diganti dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

“Saya belum dengar ini. Saya kaget ini ada pergantian. Kalau soal penambahan pimpinan MPR saya dengar, tambah tiga. Tapi kalau ada pergantian saya nggak dengar,” ujar OSO saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Menurut OSO, setiap partai politik berhak mengusulkan pergantian pimpinan di MPR. Namun di sisi lain, Mahyudin juga memiliki hak untuk menolak pergantian jabatan tersebut. Sebab, pemilihan Mahyudin dilakukan berdasarkan hasil kompromi antar partai politik.

Sementara itu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan pimpinan MPR hanya bisa diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dengan demikian jabatan wakil ketua MPR tidak bisa diganti jika Mahyudin tidak mengundurkan diri. Atau diberhentikan karena terlibat kasus hukum. “Ya itu haknya dia juga (Mahyudin menolak) karena tentu dasar dia dipilih dulu ada hasil-hasil kompromi antar partai,” katanya.

Sebelumnya Mahyudin mengatakan, keputusan DPP Partai Golkar yang mengganti dirinya dengan Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua MPR tidak relevan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.

Dia menuturkan, pimpinan MPR hanya bisa diganti apabila memenuhi tiga syarat, yaitu meningggal dunia, mengundurkan diri, dan berhalangan tetap. Mahyudin juga merasa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Nah, saya tidak masuk ketiga-tiganya,” ujarnya.

Mahyudin tidak melihat ada alasan yang rasional dan objektif atas keputusan pergantian dirinya tersebut. Dia menilai, keputusan itu hanya keputusan pribadi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Tidak ada alasan,¬†subjektifnya Airlangga saja,” kata Mahyudin. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.