Minggu, 25 September 22

Ormas Anti Korupsi Kritik Penegakan Hukum di KPK

Ormas Anti Korupsi Kritik Penegakan Hukum di KPK

Jakarta – Sebagai lembaga penegak hukum yang superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak selamanya dianggap benar dan jauh dari kritik. Dalam perjalanya KPK tetap saja memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya melakukan penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Ormas Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (Laki P 45). ‎Menurut Sekjen Bidang Media dan Informasi Publik DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 H. Putra Darus mengatakan, sejauh ini setidaknya ada 12 nama pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Namun, ‎kasus hukumnya terkesan lambat dengan belum ada upaya penahanan kepada mereka.

‎”KPK selalu saja beralasan kekurangan penyidik, serta banyaknya kasus yang menumpuk, namun akibatnya ke 12 nama itu mengantung dan kinerja KPK kami pertanyakan keseriusan KPK, jangan kejar tayang dan tebang pilih,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).

Misalnya saja, sesuai data yang dimiliki oleh LAKI P 45, ada 12 orang yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka tapi belum kunjung ditahan, seperti kasus korupsi pengolahan dana haji, yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Mei 2014, kasusnya sampai saat belum jelas.

Kemudian Ilham Sirajuddin , mantan Walikota Makasar ditetapkan tersangka sejak mei 2014, Jero Wacik mantan Menteri ESDM telah ditetapkan tersangka sejak september 2014, Direktur Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, ditetapkan tersangka sejak November 2011,‎ Direktur PT. Soegih Interjaya Willy Sebastian Liem, tersangka sejak Januari 2012.

Selain itu, ada juga mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, tersangka kasus pengurusan pajak sejak April 2014, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, tersangka sejak April 2014, dan juga mantan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, tersangka sejak 14 Mei 2014 dalam kasus suap perubahan APBN. ‎”Mereka masih dibiarkan berkeliaran menghirup udara bebas,” katanya.

Sementara itu di tempat yang terpisah, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga menyangkan KPK selama ini seolah tertutup dari kritikan. Orang yang mengkritik kinerja KPK kadang justru dicap sebagai musuh oleh masyarakat. Karenanya, Fadli ingin DPR memanggil KPK‎ untuk dimintai keterangan, terutama terkait janji KPK yang mau menindalanjti proses hukum bagi para calon menteri yang dulu mendapat rapor merah.

“KPK harus terbuka dan transparan misal KPK mengatakan sepidol merah janjinya ada
kenapa tidak dilakukan itu berdusta,” ujar Fadli di DPR, Selasa (20/1/2015).

Selain itu, penanganan kasus Komjen Polisi  ‎Budi Gunawan, dalam hal ini KPK dianggap menerapkan standar ganda. Sebab, persoalan rekening gendut sebenarnya sudah diendus cukup lama tahun 2006, tapi mengapa penetapan Budi sebagai tersangka terjadi saat dirinya hendak ditetapkan sebagai Kapolri. “Penetapan ini terkesan mendadak, KPK seolah mengunakan standar ganda,” jelasnya. (Abn)

Related posts