Jakarta, Obsessionnews – Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P) AP Batubara menyatakan, Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan tekanan orang Partainya yang belakangan mendesak dilakukannya reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK.
“Keputusan soal reshufle ada di tangan Jokowi. Meskipun ada orang PDI-P yang mendesak segera dilakukan reshuffle, Jokowi tak harus memenuhinya. Jokowi memang kader PDIP, namun dia dipilih oleh rakyat. Dia yang paling tahu soal kualitas menterinya,” ujar AP, sapaan akrab AP Batubara, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P ini menegaskan, memang ada yang tak puas dengan kinerja para menteri. Namun, jangan memaksakan untuk mengganti menteri sesuai kehendak mereka.
“Saya yakin, Jokowi punya pertimbangan sendiri soal menteri-menterinya. Dia yang paling tahu, menteri mana yang berkualitas dan menteri mana yang kurang kualitasnya,” tandas Penasihat Politik Megawati Soekarnoputri ini.
AP juga mengingatkan kepada orang-orang PDIP yang menjadi besar kepala sehingga dapat seenaknya menekan Jokowi dalam mengambil kebijakan. Ia pun menilai, seluruh menteri di Kabinet Kerja belum ada yang berhasil.
“Siapa yang sukses. Mereka masih bekerja. Seperti Susi, dia sudah bekerja sangat keras, tinggal kita lihat saja hasilnya nanti,” paparnya.
Soal batas waktu reshufle, AP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. “Sebagai presiden, Jokowi punya kewenangan penuh. Yang pasti, jangan menunggu kinerja sebuah departemen rusak, baru menterinya diganti,” tuturnya.
Sepanjang sepengetahuannya, AP melihat sosok Jokowi sebagai sosok yang rapi dan polos. “Dia tak punya uneg-uneg saat menjalankan tugasnya,” ungkap Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.
Menyinggung soal kritikkan publik terhadap Puan Maharani selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), AP mengatakan bahwa orang-orang yang menilai Puan tak ada kerjanya adalah orang-orang yang tak tahu pemerintahan.
“Selaku Menko, Puan memang tugasnya hanya memberi tugas dan mengawasi (mengordinir) menteri-menteri yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kerja itu kan dirjen-dirjen para menteri,” jelasnya. (Asma)
