Rabu, 20 November 19

Oposisi di Indonesia

Oposisi di Indonesia
* Hendrajit. (Foto: dok. pribadi)

Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute

 

Oposisi itu merupakan konsekuensi dari perbedaan keyakinan politik, yang kemudian dikonteskan ke rakyat, mana yang lebih banyak dapat dukungan. Alhasil yang banyak menang. Yang kalah disebut oposisi. Konsep ini murni pola pikir sistem parlemen multi partai ala Inggris.

Partai pemenang otomatis jadi kepala pemerintahan, biasanya jadi perdana menteri. Seraya mengamankan kebijakan pemerintah melalui parlemen. Partai yang kalah yang juga di parlemen, tetap dengan keyakinan politiknya mengawasi pemerintahan.

Kalau di pengertian dan praktik oposisi bersifat semu dan seolah-olah. Pilpres langsung dipilih rakyat, tapi ada juga pemilihan legislatif. Tapi lucunya, calon presiden yang dipilih langsung rakyat itu harus diusung partai. Melalui seleksi partai pun, bukan melalui konvensi, yang mana yang memilih calon itu masyarakat konstituen pendukung partai, bukannnya kader-kader partai.

Jadi, meniru sistem Amerika pun nggak konsisten.

Calon presiden dari Partai Demokrat ketika berkuasa, yang menguasai kongres bisa partai yang sama dengan partai petahana. Tapi bisa juga dari partai pesaing petahana. Tergantung hasil pileg yang diselenggarakan terpisah dengan pilpres. Nah, ketika yang memenangi mayoritas kongres adalah partai pesaing petahana, berarti kongres dikuasai oposisi.

Dengan demikian oposisi itu keadaan dan konsekuensi, bukan tujuan.

Terus apa masalahnya dengan pernyataan Prabowo yang bilang nggak ada oposisi? Saya tidak tahu apa di benak jenderal bintang tiga ini. Tapi kalau beliau konsisten berpikir menurut skema UUD 1945 asli, maka ketika memandang praktik reformasi sejak 1998 hingga kini yang merupakan kombinasi nggak karuan antara presidensial dan parlementer, oposisi murni seperti skema Inggris dan Amerika tadi, sama sekali nggak ada.

Waktu PDI-P yang mengusung Mega kalah dari SBY, beberapa kader banteng masih aja coba kasak-kusuk supaya dapat kursi menteri. Jadi mindset-nya memang tidak memandang dirinya sebagai oposisi meski Mega kalah. Justru ironisnya Mega sendiri yang konsisten bersikap sebagai oposisi terhadap SBY. Termasuk mencegah kadernya duduk di kabinet pesaingnya.

Dilihat dari konteks ucapan Prabowo maupun para pihak yang mendukung kembalinya UUD 1945 asli, maka nggak salah kalau bilang di Indonesia nggak ada oposisi.

Skema kembali ke UUD 1945, menurut saya, justru harus meluruskan kembali praktek-praktik model oposisi semu yang tidak khas Indonesia itu. Sebab produk reformasi oposisi cuma jadi alat untuk berbagi kue kekuasaan. Alhasil, oposisi malah jadi tujuan.

Dalam konteks inilah saya melihat pertemuan Prabowo-Paloh ini jadi momentum strategis dan bahkan ideologis. Meskipun menggunakan frase amandemen menyeluruh, saya berharap sejatinya adalah kembali ke UUD 45 asli.

Yang mungkin kita kerap lupa, untuk urusan kembali UUD 45 asli. Prabowo, Rachmawati dan Megawati sikapnya sama. Ingin kembali, in one way to another.

Jangan lupa juga, Rachmawati saat ini masih Waketum Gerindra bidang Ideologi lho. Jadi ilmu dan ajaran Sukarno dan founding fathers lainnya, saya harap masih jadi rujukan. Termasuk buat Prabowo.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.