Jakarta, Obsessionnews.com – Survei Kepatuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggara layanan publik. Survei kepatuhan menilai kepatuhan penyelenggara layanan dalam pemenuhan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Untuk itu, Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (06/09/2021). Penilaian berlangsung secara daring dan juga luring di Ruang PTSL Kementerian ATR/BPN.
Hadir menerima perwakilan dari Ombudsman, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo serta jajaran yang terkait dengan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa hingga tahun 2021, Kementerian ATR/BPN telah melakukan beberapa konversi layanan publik. Setidaknya ada empat layanan konvensional yang telah dikonversi menjadi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta Pengecekan Sertipikat Tanah.
“Beberapa transformasi layanan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan,” ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi dalam keteranganya dikutip Obsessionnews di laman web Kementerian ATR/BPN pada Kamis (9/9).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa Survei Kepatuhan standar Pelayanan ini untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisasi perilaku maladministrasi penyelenggara layanan publik. “Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik secara elektronik serta kecepatan penyelesaian yang sudah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo berkata bahwa kegiatan bersama Ombudsman RI ini akan membahas terkait layanan publik yang terdapat di Kementerian ATR/BPN. “Bagaimana masyarakat umum dapat mengetahui tata cara prosedur layanan, biaya dan jangka waktu terkait dengan layanan yang telah dilakukan. Hal ini juga termasuk fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya seperti bagaimana masyarakat mudah mendapatkan informasi layanan seperti informasi dari website,” jelasnya.
Pada kegiatan ini juga membahas seputar pelayanan-pelayanan elektronik yang sudah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN beserta seluruh satuan kerjanya di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Salah satu satuan kerja yang menjelaskan pelayanan elektronik bagi publik pada kegiatan ini adalah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. (Has)
