Minggu, 15 Desember 19

Oknum WP KPK Gunakan Cara Komunis untuk Tolak Hasil Pansel

Oknum WP KPK Gunakan Cara Komunis untuk Tolak Hasil Pansel
* Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. (Foto: Dok Neta)

Jakarta, Obsessionnews.comKetua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, diduga oknum Wadah Pegawai (WP) KPK and the Gang telah menggunakan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK, yang akan melahirkan capim baru lembaga anti rasuha itu.

“Cara-cara komunis yang dilakukan oknum-oknum tersebut tidak boleh ditolerir dan harus dilawan masyarakat,” ujar Neta dalam pesan singkatnya kepada obsessionnews.com, Jumat (30/8/2019).

Cara-cara komunis yang dilakukan oknum WP KPK and the Gang itu terungkap dalam Surat Terbuka Pegawai KPK yang dikirim hari ini ke berbagai pihak, termasuk ke Pansel KPK.

Neta menuturkan, pada 29 Agustus 2019 ada sejumlah oknum WP KPK diduga mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK. Orang-orang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang membawa-bawa keberadaan pegawai KPK, padahal karyawan KPK sangat tidak setuju dengan tindakan mereka.

Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak Irjen Firli menjadi capim KPK dan oknum-oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri.

“Semua biaya konsumsi dan lain-lain dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK,” ujar pria berdarah Medan ini.

Menurut Neta, dari sini terlihat ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum WP KPK tersebut. Pertama, kata neta, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi capim KPK dari Polri.  Kedua, memperalat WP KPK untuk kepentingan kelompoknya.

“Ketiga, membiayai aksi politisasi untuk membenturkan karyawan KPK, Pansel dan Capim KPK, dengan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara,” ungkapnya.

Jika cara-cara komunis oknum WP KPK and the Gang ini ditolerir, yakni 500 karyawan KPK diseret-seret untuk menolak Capim KPK, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.

“Jika hal itu terjadi, kekacauan pun akan muncul dan kekacauan adalah target utama dari cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk ambisi kelompoknya,” beber pria kelahiran 18 Agustus 1964 ini.

Dia mengungkapkan, oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain-main politik politikan yang bisa menghancurkan institusinya, apalagi bermain-main politik dengan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

“Dari kasus oknum WP KPK and the Gang ini terlihat bahwa KPK saat ini semakin tidak terkendali dan semau gue. Sehingga ke depan perlu ada pimpinan KPK yang bisa menertibkan, mengendalikan, dan menciptakan paradigma baru KPK ke depan,” kata Neta.

Untuk itu, dia berharap Pansel KPK tetap bekerja serius untuk menuntaskan target kerjanya yang pada 2 Sep 2019 menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden. “Dan Presiden tidak perlu mendengarkan, apalagi menanggapi cara-cara komunis yang dilakukan oleh oknum WP KPK and the Geng untuk menggagalkan kerja Pansel,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.